Usai Menjabat Pimpinan KPK, Saut Situmorang akan Dirikan Center Anti Korupsi dan Intelijen

Saya tetap di kor intelijen dan pemberantasan korupsi. Bikin center lah. Biar semangat pemberantasan korupsi tetap berjalan

Usai Menjabat Pimpinan KPK, Saut Situmorang akan Dirikan Center Anti Korupsi dan Intelijen
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai mengikuti Dialog Publik di Universitas HKBP Nommensen Kota Pematangsiantar, Senin (2/12/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Saut Situmorang akan menyelesaikan masa jabatan sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 Desember 2019. Saut juga sudah pensiun dari institusi Badan Intelijen Negara (BIN). 

Saat diwawancarai usai kegiatan Diskusi Publik di Universitas HKBP Nomensen Kota Pematangsiantar, Saut mengaku akan membentuk sebuah center yang bergerak di bidang anti korupsi dan intelijen. Kata Saut, center yang dibentuk nanti sebagai aplikasi semangat untuk mencegah korupsi di Indonesia. 

"Karena di BIN saya sudah pensiun pada bulan Januari kemarin. Ke depan, saya tetap di kor intelijen dan pemberantasan korupsi. Bikin center lah. Biar semangat pemberantasan korupsi tetap berjalan. Di luar lembaga pemerintahlah,"katanya, Senin (2/12/2019). 

Namun sebelumnya, Saut sempat berkelakar akan memilih menghabiskan masa tua di Kota Pematangsiantar. Ia juga menyebutkan akan tinggal di samping sungai Bah Bolon. 

"Pensiun di Siantar enak juga. Tinggal di samping sungai Bah Bolon,"katanya seraya tertawa.

Selain itu, Saut Situmorangemamggapi tentang kasus OTT korupsi Bupati Batubara. Ia mengaku belum mengetahui perkembangan tentang kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Batubara Ok Arya yang melibatkan Walikota Siantar Hefriansyah sebagai saksi. Saut mengatakan tim penyidik masih bekerja. Ia memastikan kasus OTT Ok Arya akan tetap berlanjut. 

"Saya tidak bisa ngomong soal penyidikan. Soal penindakan saya tidak bisa ngomong. Saya belum update. Penyidik akan mengembang terus,"katanya. 

Saut mengatakan tindak pidana korupsi bisa berlanjut hingga 18 tahun ke depan. Tim harus mengumpulkan dua bukti kuat untuk melakukan penindakan. Saat disinggung tentang korupsi di Siantar dan Simalungun, Saut mengatakan pengumpulan bukti memerlukan waktu yang banyak. 

"Kita sudah memerhatikan tapi mencari dua bukti tidak gampang. membawa ke pengadilan butuh dua bukti. Tindak pidana 18 tahun. Jadi, tahun depan bisa ketemu. Selama 18 tahun bisa kita usut untuk mengetahui bukti kerugian negara. Hukum tidak dibangun karena suka atau tidak suka dendam atau tidak. Sekarang masih bisa enak-enak saja,"katanya. 

Diketahui, Hefriansyah yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Pematangsiantar pernah dipanggil dan menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen pada November 2017. 

Hefriansyah dipanggil KPK sesuai surat panggilan nomor: Spgl-6006/23/11/2017 yang ditandatangani Direktur Penyidik KPK, Brigjen Pol Aris Budiman.

Dalam surat pemanggilan itu, Hefriansyah diminta menghadap penyidik KPK, Rizka Anungnata dan tim di kantor KPK pada Selasa 14 November 2017.

Kepentingan pemanggilan itu, yakni untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Helman Hergady selaku Kadis PUPR Kabupaten Batubara bersama-sama dengan OK Arya Zulkarnain selaku Bupati Batubara periode 2013-2018, dan Sujendi Tarsono alias Ayen, terkait penerimaan hadiah atau janji dari Maringan Situmorang untuk mendapat proyek pembangunan Jembatan Sentang perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentang dan proyek Jembatan Sei Magung, Kecamatan Medang Deras di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved