Viral Medsos

Kontroversi Rocky Gerung - Pancasila Bisa Diubah dan Sebut Presiden Jokowi Tak Paham Pancasila

Politikus PDIP Junimart Girsang marah berkaitan dengan pernyataan Rocky Gerung yang menurutnya menghina Presiden.

Kontroversi Rocky Gerung - Pancasila Bisa Diubah dan Sebut Presiden Jokowi Tak Paham Pancasila
KOLASE TRIBUN JATENG
Rocky Gerung menjadi trending twitter, Rabu (4/12/18). Rocky Gerung dianggap menghina karena menyebutkan presiden tidak paham Pancasila. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Politikus PDIP Junimart Girsang marah  berkaitan dengan pernyataan Rocky Gerung yang menurutnya menghina Presiden.

Junimart pun telah melaporkan Rocky ke DPP PDIP.

Adapun pernyataan yang dimaksud adalah ketika Rocky hadir dalam salah satu acara di TV One, dan megnatakan bahwa tidak ada orang yang Pancasialis di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi.

Rocky menilai Jokowi Hanya hafal Pancasila namun tak memahaminya.

Junimart Girsang pun menilai pernyataan Rocky Gerung sebagai seorang tokoh, dan juga pengajar dari salah satu Universitas tidak pantas.

Menurut Junimart, sudah ada kelompok masyarakat yang berniat melaporkan Rocky Gerung.

Junimart menyatakan kesediaannya menjadi saksi. Jadi bukan hanya PDIP yang akan melapor ke Polisi.

Junimart pun sedang menunggu hasil kajian dari DPP dan akan melaporkan. 

Pernyataan Junimart Girsang bisa disimak  melalui link: https://youtu.be/6EGx30ecyoI

Tak hanya itu tagar Rocky Gerung Hina Presiden pun trending di Jagad Twitter.

Ada yang bela Rocky adapun juga yang tidak setuju dengan pernyataannya terkait Presiden yang tak paham Pancasila.

Berikut Kronologinya

Laporan tersebut menyusul ucapan Rocky Gerung yang dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo.

"Karena Presiden Jokowi adalah dari PDIP dan atas seizin pengurus saya akan melaporkan karena sudah menghina simbol negara," kata Junimart Girsang di acara ILC bertajuk "Maju Mundur FPI" di Jakarta.

Hal ini berawal dari debat panas soal SKT FPI yang tidak kunjung diperpanjang lantaran menurut pemerintah, FPI masih bermasalah dalam hal AD/ART.

Saat itu Rocky Gerung membahas tentang syarat pembentukan organisasi masyarakat.

Rocky Gerung merasa syarat yang diberikan untuk membentuk sebuah ormas sangat tidak masuk akal.

"Syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara, memang betul karena ormas bukan negara, tapi kemudian dikasih syarat yang kontroversi lagi itu, ormas harus berdasarkan ideologi negara, lho di depan bilang nggak perlu sekarang dibilang perlu itu kan dua hal yang ngaco logikanya gitu," ujar Rocky.

Lantas Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya tidak pancasilais.

"Saya bilang saya tidak pancasilais, bukan anti pancasila tentu orang harusnya tanya kenapa saya tidak pancasilais," ujarnya.

Ini lantaran menurutnya sebuah negara adalah benda mati yang tidak berideologi.

Sehingga tidak masuk akal jika Pancasila disebut sebagai ideologi negara.

"Karena bagi saya tidak masuk akal pancasila dijadikan ideologi negara, negara itu barang abstrak, benda mati pula, yang beridelogi itu orang yang punya keyakinan hidup," sambung Rocky Gerung.

Lebih lanjut bahkan Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila bisa diubah.

"Pancasila ada di konstitusi berarti pancasila bisa diubah, yang tidak bisa diubah adalah bentuk negara," sambung rocky.

Rocky Gerung menuturkan bahwa NU merupakan sebuah ormas yang menganut Pancasila.

Lantas ia menilai bahwa tanpa adanya Pancasila NU masih akan tetap berdiri.

Hal ini karena NU merupakan sebuah ormas yang besar, maka ada atau adanya Pancasila ia akan tetap bisa berdiri.

"NU menganut Pancasila, coba saya uji logikanya dicopot Pancasilanya, bubar nggak NU? nggak bakal karena udah terlalu besar," tutur Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai bubar atau tidaknya sebuah ormas itu bergantung pada kekuasaan bukan Pancasila.

"FPI jauh lebih kecil dari NU maka dari itu rawan untuk dibubarkan, ini soal pertandingan kekuasaan," sambungnya.

Di akhir pernyataannya ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak Pancasialis.

Saat ini tidak ada yang berhak menghukumnya terkait hal tersebut.

"Saya katakan saya tidak pancasilais, siapa yang berhak menghukum saya dan mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah pancasilais? siapa? nggak ada," ujarnya.

Bahkan presiden juga tidak berhak menghukumnya.

Lantaran Rocky menilai bahwa Presiden tidak paham soal Pancasila.

"Presiden juga nggak ngerti Pancasila kan. dia hafal tapi dia nggak paham.

"Kalau dia paham dia nggak berhutang, kalau dia paham dia nggak naikin BPJS, kalau dia paham dia nggak melanggar Undang-Undang Lingkungan," pungkasnya.

Tonton video selengkapnya:

Oposisi Bergabung ke Koalisi Jokowi, Rocky Gerung: Semacam Sleeping With Enemy

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya terkait kabar bahwa partai oposisi akan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Rocky mengibaratkan hal tersebut dengan sebuah istilah.

"Ya seranjang tapi dua selimut kurang nikmat," ujar Rocky, dilansir TribunPalu.com dari kanal Youtube Talk Show tvOne, Jumat (18/10/2019).

"Ini semacam sleeping with enemy, tidur bersama musuh," sambungnya.

Oposisi memiliki tugas untuk mengkritik kebijakan pemerintah..

Jika oposisi gabung ke koalisi atau ke pemerintahan, maka Rocky menilai bahwa partai oposisi tidak akan bisa untuk melakukan kritikan tersebut.

"Problem kita hari ini kesulitan untuk merumuskan posisi, jadi dipihak lain berupaya untuk berkoalisi secara terbatas di pihak sini berupaya untuk mengintervensi kebijakan."

"Oposisi tugasnya mengintervensi kebijakan atau bahkan mengintrupsi kebijakan sekarang kita mau ukur kapan dia bisa intrupsi kalau dia ada di ranjang yang sama gitu," paparnya.

Menurut penpadat Rocky, pihak Prabowo harusnya tetap berada di oposisi dan tidak masuk ke dalam pemerintahan.

Hal ini karena dirasa Prabowo merupakan sososk yang cerdas dan memiliki banyak konsep terkait bernegara.

Oleh karena itu Rocky menilai nantinya Praboow mampu memberikan kritikan yang tepat terhadap keputusan pemerintah yang dirasa melenceng.

"Saya anggap bahwa sebaiknya Pak Prabowo di laur kekuasaan, kenapa? Karena dia pintar, cerdas dia punya seluruh konsep bernegara, sehingga kalau terjadi kekacauan dalam kekuasaan ada oposisi yang menampung suara publik," ungkapnya.

Namun di sisi lain Rocky tetap menghormati keputusan Prabowo untuk menyumbangkan konsep bernegaranya untuk pemerintah.

Meskipun jika dinilai segi etika politik hal tersebut tidak diperbolehkan.

"Tapi Pak Prabowo bilang mau menyumbang konsep itu kepada kekuasaan, oke saya bilang nggak ada soal, tapi bagi saya itu adalah pertimbangan pragmatis dari segi etika politik itu tetap nggak boleh,"

"Kalau nggak pragmatis kekuasaan pasti dia menghormati psikologi publik yang mengendaki ada oposisi," pungkasnya.(*)

(TribunPalu.com/Kompas TV/YouTube.com/
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved