6 Pemda di Sumut Zona Merah Layanan Publik, Abyadi: Komitmen Kepala Daerah Layani Warga Masih Buruk

Dari 13 pemkab/pemko hanya satu yang meraih zona hijau (kepatuhan tinggi/pelayanan baik).

6 Pemda di Sumut Zona Merah Layanan Publik, Abyadi: Komitmen Kepala Daerah Layani Warga Masih Buruk
Tribun Medan/M Andimaz Kahfi
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar saat inspeksi di sekolah SMAN 2 Medan yang terkendala dalam melaksanakan PPDB Online, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar menjelaskan survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Sumut dilakukan sejak Mei 2019 di tiga belas pemda di Sumut.

Survei ini dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Cara melihat kepatuhannya adalah dengan turun langsung ke unit-unit layanan publik yang ada di setiap Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Abyadi, Sabtu (7/12/2019).

"Kita lihat adalah pemampangan (tangible) atributisasi standar pelayanan publik di ruang ruang layanan. Jadi, ini yang kita lihat," sambungnya.

6 Pemda di Sumut Dicap Zona Merah Pelayanan Publiknya, Simalungun Paling Buruk

Abyadi menjelaskan bahwa menurut UU No 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik, wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi (memampangkan/tangible) atributisasi standar pelayanan publiknya.

Di sisi lain, pemampangan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik itu adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Jadi, instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi (memampangkan/tangible) atributisasi standar layanan publik. Hal itu adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan," jelasnya.

Abyadi mengungkapkan bahwa dari 13 pemkab/pemko hanya satu yang meraih zona hijau (kepatuhan tinggi/pelayanan baik).

Dimana, menurut Abyadi menilai hal itu menjadi indikator buruknya komitmen kepala daerah memberi layanan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya.

"Kalau ditanya kenapa layanan publik mereka masih zona merah dan zona kuning, ya jawabnya karena komitmen kepala daerahnya untuk melayani masyarakatnya, masih sangat buruk," urainya.

"Sebab, survei ini adalah melihat potret penyelenggaraan pelayanan publik di daerah itu sendiri," pungkas Abyadi. (mak/tribun-medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved