Warga Eks HGU PTPN II Surati Presiden, Minta Batalkan Kewajiban Membayar Lahan untuk Masyarakat

Agar wajib membayar ke PTPN II dan menentukan masa berlaku keputusan penghapusbukuan selama 1 tahun, haruslah dibatalkan dan dikaji ulang.

Warga Eks HGU PTPN II Surati Presiden, Minta Batalkan Kewajiban Membayar Lahan untuk Masyarakat
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Ketua LPHTR Sumut Kamisan Ginting (berpeci) bersama warga yang tinggal di lahan eks HGU PTPN II menunjukkan surat yang mereka kirim ke Presiden Joko Widodo usai konfrensi pers, Sabtu (7/12/2019) di Medan 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lembaga Pemulihan Hak-hak Tanah Rakyat (LPHTR) Sumut mengirimi surat kepada Presiden RI meminta Menteri BUMN (PTPN II) untuk mengkaji ulang kebijakan masyarakat membayar lahan yang masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 hektare.

Hal ini disampaikan Ketua LPHTR Sumut, Kamisan Ginting dimana ia menjelaskan pihaknya bersama masyarakat Eks HGU PTPN II.

"Surat tersebut tertuang dalam No Surat, 21/LPHTR-SU/XI/2019 terkait konflik pertanahan eks HGU PTPN II seluas 5.873 ha sejak tahun 2000," tuturnya dalam konfrensi pers, Sabtu (7/12/2019) di Medan.

Bahkan, ia menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah menghasilkan rekomendasi permohonan realisasi SK Pansus Tanah DPR RI No 016/RKM/Pansus/Tanah/DPR RI tanggal 26 Mei 2004.

"Jelas keputusan Gubsu melalui SK:181.1/13294/2017 yang menetapkan daftar nominatif penghapusbukuan tanah eks HGU PTPN II yang disetujui Menteri BUMN yakni 2.216 ha, agar wajib membayar ke PTPN II dan menentukan masa berlaku keputusan penghapusbukuan selama 1 tahun, haruslah dibatalkan dan dikaji ulang," tuturnya.

Hal ini, menurut Kamisan walaupun pengembalian lahan perusahaan perkebunan pemerintah ke rakyat, namun kenyataannya tidak pernah sepenuhnya diserahkan.

"Kenyataannya, sekarang ini lahan itu kembali dalam penguasaan perusahaan yang semakin bertambah dengan ketidakjelasan kepemilikan dan penguasaan fisik di lapangan," jelasnya.

Dalam kasus lahan eks HGU PTPN II, Kamisan mengaku ikut berjuang dalam permasalahan tanah di Kabupaten Deliserdang, Langkat dan Kota Binjai.

"Ada banyak kejanggalan yang terjadi. Saya masuk dalam panitia tim B Plus karena sempat terjadi kekacauan antara masyarakat, PTPN II dan oknum tertentu untuk memperbutkan lahan sesudah reformasi," terangnya.

Namun, lanjut Kamisan, luas lahan PTPN II yang dalam perhitungan tanah yang dimiliki perusahaan BUMN itu hanya 43.116,51 ha. Anehnya, permohonan PTPN II ke Kepala BPN, menerbitkan surat untuk lahan seluas 59.796,9700 ha. Hal ini membuat PTPN II menguasai tanah lebih dari ketentuan yaitu 16.680,46 ha.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved