Jokowi Sebut Pernyataan Menterinya Sudah Tepat soal Natuna: Tak Ada Tawar Menawar Kedaulatan

Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar kedaulatan terkait masalah perairan Natuna.

TRIBUNNEWS.COM/SENO TRI SULISTIYONO
Presiden Jokowi 

Jokowi Sebut Pernyataan Menterinya Sudah Tepat soal Natuna: Tak Ada Tawar Menawar Kedaulatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait masuknya kapal China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Jokowi menegaskan tak ada tawar-menawar kedaulatan terkait masalah perairan Natuna.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung pernyataan sejumlah menterinya dinilai sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.

Sikap TNI di Laut Natuna (ilustrasi)
Sikap TNI di Laut Natuna (ilustrasi) (Tribun Medan)
Jokowi sebelumnya memuji pernyataan jajarannya mengenai perairan Natuna.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, teritorial negara kita," ujarnya.

Diketahui, sejumlah kapal asing asal China masuk wilayah perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sikap Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan Indonesia tidak akan melakukan negoisasi terkait masuknya kapal asing asal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews.

Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."

"Kalau cari masalah ya kita usir (kapal China) dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya. Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut jalur negosiasi hanya dilakukan ketika daerah itu merupakan daerah sengketa.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved