Peternak Babi akan Melawan Pemerintah, Ganti Rugi Tidak Jelas

"Kami enggak akan memeras pemerintah dengan ganti rugi ini. Hanya saja, berilah kami ganti rugi yang layak," ungkap Filemon.

Peternak Babi akan Melawan Pemerintah, Ganti Rugi Tidak Jelas
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Seorang petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo menyemprotkan dessinfektan ke ternak babi di Desa Mulawari, Kecamatan Tigapanah, Kabupetan Karo, Sumatera Utara, Selasa (12/11/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

MEDAN,TRIBUN-Penanganan penyebaran African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika masih menimbulkan kontroversi.

Di satu sisi, Pemprov Sumut berencana memusnahkan seluruh babi di Sumut berdasarkan petunjuk dan arahan dari Kementerian Pertanian (Kementan). Di sisi lain, pemerintah tidak punya uang lebih untuk mengganti rugi ternak yang bakal dimusnahkan.

"Kalau babi kami dimusnahkan tapi tidak diganti rugi, tentu kami akan melawan. Kami akan memelihara kembali babi di tempat kami sebagai bentuk kekecewaan," kata Koordinator wilayah Asosiasi Peternak Babi Cabang Kabupaten Karo, Filemon Sitepu, Senin (6/10.

Filemon mengatakan, sebelum mengambil langkah tegas, sebaiknya Pemprov Sumut memikirkan matang-matang upaya yang bakal diambil. Katanya, kalaupun ingin memusnahkan babi di Sumut, peternak seperti dirinya oke-oke saja. Asalkan ganti ruginya jelas.

"Kami enggak akan memeras pemerintah dengan ganti rugi ini. Hanya saja, berilah kami ganti rugi yang layak," ungkap Filemon. Terpisah, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta waktu untuk menuntaskan penyebaran virus ASF ini. Katanya, ia tidak akan serta merta memusnahkan babi di Sumut. Mengingat jumlah babi di Sumut saat ini masih cukup banyak.

"Ada dilema di situ. Kalau saya iyakan ini bilang bencana, semua babi ini harus dimusnahkan. Kasih saya waktu satu bulan," kata Edy. Ia mengatakan, saat ini jumlah keseluruhan babi yang mati terserang ASF tembus 42 ribu lebih. Menurutnya, Pemprov Sumut belum mampu menerapkan sistem pencegahan, sebagaimana yang dilakukan Tiongkok.

"China butuh 20 tahun berikutnya tidak boleh memelihara babi sampai dinyatakan tempat steril. Mampukah itu dilakukan? Saya masih mencari peluang lain," terang Edy.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan, sejauh ini tim yang dibentuk terus melakukan antisipasi penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Dimana, kata dia, posko-posko pengawasan yang memantau kegiatan keluar masuk pengiriman babi ke Sumut terus diperketat.

"Yang kita antisipasi masuknya babi dari luar ke dalam dan sebaliknya, supaya tidak menular ke tempat lain," ucapnya. Sama seperti keterangan sebelumnya, Edy mengatakan posko yang dibentuk turut memantau peternak agar tidak membuang babi sembarangan. Nantinya, tim akan melakukan penguburan bangkai ini dengan menggunakan alat berat.

"Memperketat pos-pos, yang ada babi mati akan dikubur. Nanti masyarakat tidak membuang ke tempat lain," ujarnya. Kementerian Pertanian sebelumnya telah menyatakan 16 kabupaten/kota di Sumut sudah terjangkit wabah ASF. Untuk mengatasi wabah ini, muncul wacana pemusnahan babi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap menyebut pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk membiayai ganti rugi babi milik peternak ataupun perusahaan. Apabila per ekor babi dihargai Rp 2 juta, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk dapat mengganti ruginya.

Halaman
12
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved