Leonardo Simanjuntak Mengaku Tolak Bantu Hefriansyah Menangkan Pilkada Siantar 2020

PNS Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Leonardo Simanjuntak mengadukan pencopotannya dari kursi Asisten 1 Pemerintahan ke DPRD Kota Pematangsiantar.

Leonardo Simanjuntak Mengaku Tolak Bantu Hefriansyah Menangkan Pilkada Siantar 2020
Tribun Medan/Simatupang
Leonardo Simanjuntak saat memeriksa ruangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah OTT Polda Sumut beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - PNS Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Leonardo Simanjuntak akan mengadukan pencopotannya dari kursi Asisten I Pemerintahan ke DPRD Kota Pematangsiantar.

Leonardo mengadukan tindakan Wali Kota Hefriansyah Noor yang dianggap telah mencopotnya secara sewenang-wenang.

Ia menuliskan secara runut kronologi pemanggilannya ke Rumah Dinas Walikota Jalan MH. Sitorus Siantar.

Leonardo Simanjuntak mengungkapkan bahwa Walikota Hefriansyah mengarahkannya untuk melanggar peraturan PNS dalam Pilkada 2020. Leonardo mengungkapkan Hefriansyah menyuruhnya untuk berhenti dari jabatan Asisten 1 dan fokus membantunya dalam Pilkada 2020.

Pejabat Eselon IIa ini juga menirukan ucapan Hefriansyah yang menyatakan sudah menjadi petugas PDI Perjuangan. Bahkan, kata Leonardo, Hefriansyah mengaku sudah berkoordinasi dengan menantu Jokowi Boby Nasution.

Leonardo akan melaporkan kejadian ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pematangsiantar. Menurutnya, Hefriansyah sewenang-wenang memerintahkan PNS untuk melanggar peraturan.

"Dia (Hefriansyah) cuma bilang dia sekarang petugas partai PDIP. Mau maju Pilkada. Dia minta bantuan. Dia arahkan saya untuk melanggar pemilu karena kami ASN. Saya akan lapor ini ke Bawaslu," katanya, Kamis (9/1/2020).

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor
Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor (Tribun Medan/Tommy Simatupang)

Leonardo yang dinonjobkan pada Senin (6/1/2020) mengatakan semau yang diadukan ke DPRD Siantar berdasarkan fakta. Ia menantang Hefriansyah untuk membuka CCTV. Hanya saja, ia tak memiliki rekaman percakapan saat dipanggil ke rumah dinas.

"Nama-nama saksi semua saya tunjukkan. Kalau perlu CCTV dibuka," ujarnya.

Leonardo mengatakan pencopotannya tidak memiliki alas hukum yang kuat. Ia menilai Hefriansyah telah melanggar UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 10/2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, PP Nomor 53/2010 Tentang Disiplin PNS, UU Nomor 5/2014 Tentang ASN. Leonardo juga segera melaporkan pencopotannya ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved