Leonardo Simanjuntak Mengaku Tolak Bantu Hefriansyah Menangkan Pilkada Siantar 2020

PNS Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Leonardo Simanjuntak mengadukan pencopotannya dari kursi Asisten 1 Pemerintahan ke DPRD Kota Pematangsiantar.

Tribun Medan/Simatupang
Leonardo Simanjuntak saat memeriksa ruangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah OTT Polda Sumut beberapa waktu lalu. 

"Saya tidak mau diberhentikan terkesan saya ada kesalahan. Langkah saya ke KASN dan DPRD. Pemberhentian saya tidak punya dasar hukum. Apabila cacat hukum tidak mempunyai keputusan yang mengikat,"ujarnya.

Ia menilai Hefriansyah mengangkat pejabat dengan atas dasar suka atau tidak. Banyak pejabat yang memiliki nilai rendah masih dipertahankan untuk menjadi pejabat.

"Saya tidak ingin lagi terjadi di Siantar ini menimpa orang-orang ASN. Setingkat asisten saja dicopot sewenang-wenang. Apalagi yang di bawah saya. aturan di negara ini harus dikawal. Penempatan asn itu sesuai dengan kompetensi bukan karena suka-suka. Semoga tak ada walikota seperti ini lagi,"ujarnya.

Sebelumnya juga, PNS Eselon IIIa Pemko Siantar Mangapul Sitanggang juga akan melaporkan Hefriansyah ke KASN. Ia menilai pencopotannya juga tidak sesiao dengan peraturan. Karena, ia juga masuk dalam peringkat tiga dalam asesment and test.

Menanggapi hal ini, tribun-medan.com mencoba menanyakan ini ke Walikota Hefriansyah. Saat ditemui usai mengikuti kegiatan di Rumah Dinas GKPI, Hefriansyah tampak enteng menjawab pertanyaan. Ia mengatakan semua pejabat yang dicopot sudah menjadi resiko masing-masing. Hefriansyah juga tidak menanggapi tentang informasi masuk menjadi petugas Partai PDI Perjuangan.

"Makanya klarifikais dengan BKD. Urusan dialah itu. Kau tanya aja dia (Leonardo). Pokoknya aku sudah dapat rekom dari KASN," katanya.

Saat disinggung tentang Hak Interpelasi yang tengah dirancang DPRD Kota Pematangsiantar, Hefriansyah siap menunggu.

"Kan masih panjang lagi itu. Kita tunggu aja lagi," katanya.

Selain itu, seperti diketahui, sebanyak 17 anggota DPRD Kota Pematangsiantar sudah mengusulkan Hak Interpelasi. Ada enam poin dugaan pelanggaran yang dilakukan Walikota Hefriansyah. Usulan Hak Interpelasi ini diikuti oleh seluruh fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar. (tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved