Breaking News:

Belum Tuntas Dikerjakan, Tiga Proyek Drainase Dinas PU Malah Dicairkan, Ini Kata DPRD Medan

penandatanganan pencairan pengerjaan proyek rehabilitasi drainase di tiga lokasi sebelum pengerjaanya tuntas

Tribun Medan/Nanda Rizka Nasution
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Rajuddin Sagala dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

TRIBUN-MEDAN.com - Menanggapi bobolnya penandatanganan pencairan pengerjaan proyek rehabilitasi drainase di tiga lokasi sebelum pengerjaanya tuntas, yang dilakukan oleh Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Zulfansyah, Anggota DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala mengatakan sangatlah tidak elok hal tersebut bisa terjadi.

"Sangatlah tidak elok pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan tapi laporan pertanggungjawabannya sudah ditanda tangani, jika benar begitu oleh Plt Kadis PU Kota Medan Zulfansyah, seharusnya pekerjaan dimaksud dicek lapangan dulu, apa sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau sesuai bestek, kualitas mutu, waktu dan anggarannya," katanya saat dihubungi via WA, Senin (13/1/2020).

Ia mengatakan harusnya proses kontrak maupun pembayaran rehabilitasi drainase di tiga lokasi yang belum selesai tersebut, harus dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

"Terlebih infonya pekerjaan proyek rehabilitasi drainase di tiga lokasi belum selesai, seharusnya tidak dibenarkan pihak Plt kadis PU membayar pekerjaan proyek tersebut, bukankah laporan berjenjang harus dilakukan?"

"Seharusnya pemenang tender melaporkan ke pengawas lapangan untuk diteruskan ke pihak dinas, dinas menurunkan timnya untuk verifikasi lapangan, jika ditemukan kejanggalan, tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan yang dituangkan dalam SPK maka laporan wajib disampaikan sesuai kondisi lapangan," katanya.

Apabila belum selesai dengan ketentuan yang ada, katanya maka dinas terkait tidak dibenarkan menandatangani kontrak.

"Jika belum, selesai maka dinas tentu tidak dibenarkan membayar pekerjaan tersebut. Jika hal ini terjadi dan dibiarkan maka bisa saja pihak perusahaan yang mengerjakan akan lari membiarkan pekerjaannya tidak dituntaskan, toh uang sudah mereka terima, tentu yang menanggung rugi adalah APBD kota Medan yang bersumber dari dana rakyat krn anggaran pekerjaan proyek tersebut dari uang rakyat," katanya.

Rajuddin mengatakan pihak terkait dapat segera mengklarifikasi kasus tersebut. Bahkan jika memang melanggar prosedur dapat segera diproses agar ada efek jera.

"Diminta kepada pihak terkait untuk segera mengklarifikasi kasus tersebut. Jika benar belum selesai uang sudah dicairkan, maka harus sesegera mungkin untuk diproses, bahkan sampai pidana untuk membuat efek jera bagi perusahaan lain yang mencoba untuk melakukan sesuatu. Juga buat pejabat membuat komitmen untuk tidak semena-mena dalam membayarkan pekerjaan yang belum tuntas," katanya.

Ia berharap agar pihak berwenang kedepannya, dapat menindak tegas perusahaan dan semua pihak terkait yang nakal dan telah melanggar perjanjian tersebut.

"Dan diumumkan juga ke publik, sehingga publik tau mereka yang melanggar sudah diberi sanksi. Saran saya kedepannya lelangnya harus terbuka dan online, sehingga masyarakat dapat mengawasi dengan mudah. Progres pekerjaan yang dilakukan oleh pemenang tender juga disampaikan secara terbuka, dilengkapi gambar dan presentasenya agar publik juga dapat memantau perkembangannya," jelasnya.

(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved