Pemkot Medan Usulkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Administratif Kependudukan

Ranperda diharapkan dapat dibahas bersama sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kota Medan.

Pemkot Medan Usulkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Administratif Kependudukan
Dok. Humas Pemerintah Kota Medan
Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan, di Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (12/1/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Administratif Kependudukan.

Harapannya, Ranperda tersebut dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kota Medan.

Pernyataan tersebut disampaikan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution diwakili Sekda Wiriya Alrahman, dalam acara Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (12/1/2020).

Rapat dibuka Ketua DPRD Hasyim dan dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kota Medan, serta para anggota dewan.

“Kami berharap Ranperda dapat dibahas dan melahirkan perda yang bermanfaat untuk masyarakat, serta menjadi wujud tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” kata Wiriya, dalam keterangan tertulis.

Tugas negara

Ia melanjutkan, Salah satu tugas negara adalah memenuhi hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, serta memberi perlindungan penerbitan dokumen kependudukan tanpa perlakuan diskriminatif.

 “UUD 1945 menegaskan, negara wajib memberi perlindungan dan pengakuan atas status hukum peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk,” kata Wiriya.

Salah satu bukti keabsahan penduduk, imbuh dia, adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk itu, penerapan KTP elektronik merupakan  bagian dari upaya mempercepat akurasi basis data kependudukan secara nasional, termasuk Kota Medan.

“KTP elektronik memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk, sehingga tidak mungkin ada KTP ganda atau KTP elektronik palsu,” kata Wiriya.

(Penulis: Inadha Rahma Nidya / Editor: Anggara)

Penulis: penulis.kilaskgmedia
Editor: Kilas KG Media
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved