Tak Ada SMA dan SMK Negeri di Medan Deli Meski Termasuk Kecamatan Terpadat

Kebutuhan pengadaan SMA/SMK Negeri di Kecamatan Medan Deli, sudah mendesak.

Tak Ada SMA dan SMK Negeri di Medan Deli Meski Termasuk Kecamatan Terpadat
Facebook
Anggota DPRD Kota Medan Ishaq Abrar Mustafa Tarigan 

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota DPRD Kota Medan Ishaq Abrar Mustafa Tarigan berpendapat kebutuhan pengadaan SMA/SMK Negeri di Kecamatan Medan Deli, sudah mendesak.

"Alasan memprioritaskan pembangunan SMA/SMK Negeri di kecamatan Medan Deli dikarenakan beberapa aspek. Pertama, kecamatan Medan Deli merupakan satu-satunya kecamatan di dapil dua Medan Utara yang tidak memiliki SMA ataupun SMK negeri," katanya Selasa (14/1/2020)

Selain itu, kata Ishaq, Kecamatan Medan Deli termasuk penduduk terbanyak di kota Medan. Sebab dari 21 kecamatan, Medan Deli termasuk terpadat penduduknya. Namun mirisnya sejak kemerdekaan belum pernah sejarahnya SMA atau SMK negeri di Medan Deli berdiri.

"Di Marelan, Medan Labuhan, Medan Belawan juga ada. Sedangkan di Medan Deli sama sekali tidak ada. Sedangkan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintahan pusat, sangat berdampak buruk bagi kita masyarakat Medan Deli. Medan Deli tidak punya SMA tau SMK negeri dari kemerdekaan sampai sekarang," katanya.

Selain itu kata Ishaq, Medan Deli merupakan Kawasan Industri Medan (KIM), namun belum memberi dampak pada pembangunan pendidikan dan kesehatan.

"Dengan banyaknya industri yang dikembangkan di Medan Deli, tapi tidak berdampak lurus pada pembangunan sana. Kami hanya merasakan polusi, limbah, penyakit yang kami dapatkan. Tapi pendidikan, kesehatan, kami selalu dikesampingkan. Maka aspek itu mendorong, harus dikembangkan pendidikan dan kesehatan di sana," katanya.

Ia mengatakan tentunya dengan adanya sistem zonasi, membuat pelajar Medan Deli merasa kesulitan untuk menembus sekolah negeri di Kecamatan lain

"Sistem zonasi itu membuat semakin dekat degan sekolah peluang masuk semakin besar. Tapi saat ini kita liat tidak ada SMA Negeri di Medan Deli, lalu kemana? Ke Marelan? Medan Timur? Belawan? Tidak mungkin, karena suda ada sistem zonasi," katanya.

Ia mengatakan kewenangan SMA atau SMK Negeri dipegang oleh pemerintahan provinsi, meski demikian ketiadaan akses masuk SMA Negeri dirasakan oleh masyarakat Medan, sehingga kalau dibiarkan masyarakat Medan pula yang merasakan dampaknya.

"Jadi DPRD Kota Medan, memiliki kewenangan di otoritas wilayahnya terutama di kota Medan kita harapkan berperan aktif. Kami siap DPRD kota Medan bersama pemerinta kota Medan membantu memperjuangkan terealisasinya SMA atau SMK Negeri di kecamatan Medan Deli," katanya

(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved