Pejabat Pemprov Sumut Ramai-ramai Mengeluh, Sebut Gubernur Edy Rahmayadi Asal Lantik Eselon III

Pejabat Pemprov Sumut Ramai-ramai Mengeluh, Sebut Gubernur Edy Rahmayadi Asal Lantik Eselon III

Pejabat Pemprov Sumut Ramai-ramai Mengeluh, Sebut Gubernur Edy Rahmayadi Asal Lantik Eselon III
TRIBUN MEDAN/SATIA
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tampak menyalami para pejabat eselon tiga yang baru saja dilantik olehnya, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (14/1/2020). 

Pejabat Pemprov Sumut Ramai-ramai Mengeluh, Sebut Gubernur Edy Rahmayadi Asal Lantik Eselon III

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu, menuai banyak keluhan dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut menyebutkan usulan yang mereka berikan kepada Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprovsu, banyak tak diakomodir. Menurut mereka, pejabat eselon III yang dilantik oleh Gubernur Edy Rahmayadi, bukanlah berdasarkan usulan sebelumnya.

"Tarik menarik kepentingannya tinggi sekali, padahal saya bolak-balik mengganti usulan ke pimpinan dan Baperjakat namun yang dilantik malah tak sesuai usulan sebelumnya," ungkap seorang pimpinan OPD yang minta namanya dirahasiakan kepada wartawan, baru-baru ini.

Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis, mengatakan pimpinan punya otoritas penuh atas penempatan semua pejabat yang dilantik. Meskipun pimpinan OPD sudah mengajukan usulan kepada Tim Baperjakat.

"Apapun ceritanya keputusan tetap berada di tangan pimpinan. Tim Baperjakat cuma memberi masukan dan menyampaikan usulan itu kepada pimpinan, untuk selanjutnya diputuskan oleh pimpinan. Jadi benar memang tidak mesti semua usulan kadis disetujui oleh pimpinan," katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi yang dimintai tanggapan ihwal ini mengatakan, awalnya memang menyerahkan mekanisme usulan semua pejabat eselon III kepada pimpinan OPD masing-masing.

Namun begitu dicek profil dan rekam jejak pejabat tersebut melalui Baperjakat, sambungnya, ada yang tidak sesuai penempatan yang diberikan sesuai usulan dari pimpinan OPD-nya.

"Kalau tidak kena, ya tidak bisa jugalah dipaksa. Bukan saya mencurigai si eselon II itu, dia harus pas jugalah. Pas sesuai ilmunya juga," katanya.

Begitu pun mengenai penilaian pejabat sebelum dilantik, kata dia, sudah dilakukan oleh Baperjakat. Ia menegaskan tidak ada ikut serta dalam hal menentukan siapa pejabat yang akan dilantik tersebut.

"Nggak, saya nggak ada ikut-ikut. Pokoknya begitu sampai di saya (usulannya), kalau ada yang salah, udah benar ini, yakin, bismillah saya tanda tangani dan saya lantik. Saya tak ada ikut-ikut itu," pungkasnya.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved