Penyebab Gagal Geledah Kantor PDI P Diungkap Wakil Ketua KPK , Abraham Samad Bilang KPK Lumpuh

Penyebab Gagal Geledah Kantor PDI P Diungkap Wakil Ketua KPK , Abraham Samad Bilang KPK Lumpuh

Penyebab Gagal Geledah Kantor PDI P Diungkap Wakil Ketua KPK , Abraham Samad Bilang KPK Lumpuh
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Penyebab Gagal Geledah Kantor PDI P Diungkap Wakil Ketua KPK , Abraham Samad Bilang KPK Lumpuh. Foto: 5 anggota Dewan Pengawas KPK ). 

Penyebab Gagal Geledah Kantor PDI P Diungkap Wakil Ketua KPK , Abraham Samad Bilang KPK Lumpuh

T R I B U N-MEDAN.com - Penyebab Gagal Geledah Kantor PDI P Diungkap Wakil Ketua KPK , Abraham Samad Bilang KPK Lumpuh

//

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk melakukan penggeledahan terhadap Kantor DPP PDI-P.

Penyebab Gagal Geledah Kantor PDI P Diungkap Wakil Ketua KPK , Abraham Samad Bilang KPK Lumpuh
Penyebab Gagal Geledah Kantor PDI P Diungkap Wakil Ketua KPK , Abraham Samad Bilang KPK Lumpuh (Kompas.com/Bagus Supriadi)

 WANITA WAJIB TAHU Ancaman di Miss V, Kebiasaan Pakai Tisu Setelah Buang Air Kecil dan Bahayanya

 KEBIASAAN Bangun Pagi Langsung Pegang Ponsel, 3 Masalah Bahaya Kecanduan Teknologi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sebelumnya, saat hendak menggeledah kantor DPP PDI-P, KPK memang belum mengantongi surat izin dari Dewas. Namun, lembaga anti rasuah tersebut sudah mengajukannya.

“Iya belum turun, kalau alasan turun (atau) tidak turun, tentu dari yang memberi izin, yang jelas kami sudah memohonkan itu,” katanya kepada Kompas.com saat menghadiri pengukuhan guru besar hakim agung Hary Djatmiko di Auditorium Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu (15/1/2020).

Menurut dia, penggeledahan kantor DPP PDI-P akan dilakukan sesuai kebutuhan dan pengembangan penyidikan.

 WANITA WAJIB TAHU Ancaman di Miss V, Kebiasaan Pakai Tisu Setelah Buang Air Kecil dan Bahayanya

"Sementara ke tempat-tempat lain memang diagendakan, tergantung perkembangan pemeriksaan,” tuturnya.

KPK tak bisa apa-apa

Ghufron sendiri mempersilakan masyarakat untuk menilai sendiri apakah peraturan yang mengharuskan mendapat surat izin dari Dewas itu menghambat kinerja KPK atau tidak.

Halaman
1234
Editor: Salomo Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved