Buruh Minta Gubernur Sumut Kirim Pernyataan Menolak RUU Omnibus Law

Kelompok buruh unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (20/01/2020).

Buruh Minta Gubernur Sumut Kirim Pernyataan Menolak RUU Omnibus Law
Tribun Medan/Satia
Massa buruh berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut menolak RUU Omnibus Law, Senin (21/01/2020). 

TRIBUN MEDAN.com-Kelompok buruh unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (20/01/2020).

Mereka meminta Pemprov Sumut membuatkan surat penolakan RUU Omnibus Law ke pemerintah pusat.

Buruh yang datang dari Deliserdang, Serdangbedagai, Labuhanbatu, dan Medan ini kompak satu suara menyambut ajakan penolakan RUU Omnibus Law itu.

Pasalnya RUU Omnibus Law merugikan para buruh karena berpotensi menghilangkan UMP/UMK, menghilangkan pesangon dan memudahkan terjadinya PHK dan membuka peluangnya masuknya tenaga kerja asing.

RUU Omnibus Law juga berpotensi menghilangkan potensi hilangnya BPJS, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha dan karena adanya kewenangan bagi presiden mencabut peraturan daerah yang melindungi buruh/pekerja.

Selain menolak RUU Omnibus Law, buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak kenaikan harga LPG 3 kg subsidi dan rencana kenaikan tarif dasar listrik subsidi.

Tidak hanya itu, Sekretaris DPW FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi, menegaskan tuntutan Gerbang Sumut agar Pemprov Sumut memanggil perusahaan-perusahaan di Sumut agar menyelesaikan persoalan hak buruh, diantaranya PT Perkebunan Sumut, PT Indomarco Adi Prima, PT Tamtama Mulia Abadi dan lainnya.

"PT Perkebunan Sumut di Batubara memecat puluhan buruh, namun hak-hak mereka tidak dibayarkan perusahaan. Ini BUMD Sumut, yang seharusnya menjadi contoh, namun justru merugikan pekerja. Gubernur harus memanggil PT Perkebunan Sumut," tegas Tony.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang mereka desak hadir menjumpai buruh, tak kunjung datang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar, juga tidak hadir menemui buruh. Aspirasi mereka pun akhirnya diterima Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprov Sumut Basarin Tanjung dan Kasubbag Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Keprotokolan, Salman. Kepada para buruh, dijanjikan aspirasinya disampaikan kepada gubernur. (cr19/tribun-medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved