Breaking News:

Fraksi Gerindra Nilai Disdukcapil Pemko Medan Lamban Layani Pembuatan e-KTP Warga

Fraksi Gerindra menilai lambannya pelayanan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kota Medan dalam melayani masyarakat sangat lamban

DOK. Humas Pemkot Medan
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses Pertama DPRD Kota Medan tahun 2020 di Gedung DPRD Medan, Senin (6/1/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Fraksi Gerindra menilai lambannya pelayanan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) kota Medan dalam melayani masyarakat sangat lamban.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota dewan fraksi partai gerindra DPRD kota Medan Ir. Sahat B. Simbolon, dalam Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi partai gerindra terhadap nota pengantar walikota Medan atas Ranperda kota Medan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di DPRD Medan, Senin (20/1/2020).

"Fraksi gerindra berpandangan bahwa hingga saat ini pelayanan dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) dalam melayani masyarakat dinilai sangat lamban untuk pengurusan kelengkapan administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga atau administrasi lainnya," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini masih banyak masyarakat kota Medan yang mengeluhkan perekaman e-KTP yang memakan waktu cukup lama.

"Sampai saat ini warga kota Medan masih sering mengeluhkan perekaman ktp elektronik (e-ktp) yang sudah berbulan-bulan tidak tuntas akibat kekosongan blangko. hal ini disampaikan sejumlah warga kota Medan kepada fraksi gerinda pada saat menggelar reses di kota Medan," katanya.

Dijelaskan bahwa keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga di Kecamatan Medan Kota, Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Deli, Dan Medan Labuhan.

"Dari laporan masyarakat, ada yang sudah 6-7 bulan melakukan perekaman tetapi hingga kini belum rampung. Apa sebenarnya yang menjadi kendala dan hambatan disdukcapil sehingga masalah ini sering terjadi? apa saja langkah atau solusi yang akan dilakukan pemko Medan dalam mengatasi hal ini. mohon tanggapan dan penjelasan saudara Plt Walikota," katanya.

Ia mengatakan Fraksi Gerindra memberikan Himbauan agar hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota Medan, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

E-KTP sangat dibutuhkan masyarakat untuk urusan administrasi kependudukan, terutama untuk menjelang pemilu dan urusan lainnya.

"Fraksi gerindra memberikan himbauan agar hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah kota Medan, khususnya dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil). Sebab e-ktp sangat dibutuhkan masyarakat untuk urusan administrasi kependudukan, terutama untuk menjelang pemilu dan kepengurusan lainnya," katanya.

Fraksi Gerindra katanya sangat menyayangkan alasan ketiadaan blangko di Medan.

"Sangat menyayangkan dengan ketiadaan blangko yang selalu menjadi alasan dan masalah klasik oleh pemko Medan. Oleh karena itu, Pemko Medan, khususnya kadisdukcapil diharapkan agar pro aktif mempertanyakan blangko ke pemerintah pusat agar dapat didistribusikan ke kelurahan dan kecamatan supaya dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan," katanya

Selain itu, Fraksi gerindra juga sangat kecewa terhadap adanya ketidakhadiran aparatur pemerintah dalam reses yang dilakukan DPRD kota Medan.

"Padahal kehadiran aparatur pemerintah, mulai dari kepling, lurah, hingga camat, sangat diperlukan agar bisa mendengar langsung keluhan warganya. fraksi gerindra meminta agar Pemko Medan memberikan teguran dan peringatan terhadap aparatur pemerintah yang tidak mau hadir di dalam reses DPRD kota Medan," katanya.

(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved