HMI Siantar Pasang Spanduk Sindiran Minta Anggota DPRD Komitmen Hak Angket Wali Kota Hefriansyah

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Pematangsiantar memasang spanduk sindiran dua titik jalan protokol di Jalan Merdeka dan Jalan Kartini.

HMI Siantar Pasang Spanduk Sindiran Minta Anggota DPRD Komitmen Hak Angket Wali Kota Hefriansyah
Tribun-Medan.com/Tommy Simatupang
Spanduk sindiran yang didirikan HMI atas Hak Angket yang diajukan anggota dewan di Jalan Merdeka Kota Pematangsiantar, Senin (20/1/2020). 

HMI Siantar Pasang Spanduk Sindiran Minta Anggota DPRD Komitmen Hak Angket Wali Kota Hefriansyah

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Pematangsiantar memasang spanduk sindiran dua titik jalan protokol di Jalan Merdeka dan Jalan Kartini.

Spanduk sindiran itu bertuliskan "Entah apa yang merasukimu Hingga bangunan mangkrak. Anggota DPRD yang tidak mau menjalankan interpelasinya dalam fungsi pengawasan jangan jadi pecundang”.

Pemasangan spanduk sindiran sudah dilakukan berkali-kali oleh HMI Kota Pematangsiantar.

Ketua DPC HMI Kota Pematangsiantar Jhoni Arifin mengatakan memasang spanduk bentuk desakan kepada anggota DPRD agar lebih komitmen dalam pengajuan Hak Angket yang tengah bergulir.

"Ini adalah bentuk protes kita kepada walikota Pematangsiantar dan kita juga meminta kepada DPRD kota Pematangsiantar agar lebih berkomitmen lagi menggunakan hak angket tersebut jangan lama-lama dalam menanggapi keluhan masyarakat," ujarnya, Senin (20/1/2020).

Jhoni mengharapkan anggota DPRD kompak untuk menyelidiki kebijakan Wali Kota Hefriansyah yang sudah meresahkan masyarakat. Diketahui, sudah 25 anggota DPRD dari 30 yang menandatangani Hak Angket.

"Jadi salah satu tujuan kita kan dalam spanduk itu menyindir lima anggota dewan yang tidak ikut dan informasi yang kami peroleh salah satunya adalah ketua Timbul Lingga. Jadi ada apa dengan mereka berlima. Dan apa alasan mereka tidak menyetujui itu," ujarnya.

Jhoni juga menyinggung tentang Hak Angket yang dilakukan pada tahun 2018 tanpa ada tindaklanjut. Ia tidak ingin anggota dewan hanya sekadar gertak-gertak saja. Apalagi, banyak kebijakan Walikota Hefrinasyah yang dinilai tidak mementingkan masyarakat luas.

"Harapan kita kepada DPRD agar lebih komitmen lagi. Jangan nanti dari hak angket ini tidak jelas seperti yang pernah terjadi di tahun 2018 lalu yang DPRD tidak komitmen. Karena begitu banyak pelanggaran yang telah dilakukan walikota Herfiansyah sudah layak kalau dia itu di makzulkan (berhenti memegang jabatan)," katanya.

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved