Breaking News:

Tempat Perlindungan Masih Minim, JIP Nilai Sulit Deteksi Anak Penyandang HIV/AIDS

Civil Society Organization (CSO) masih menyoroti belum adanya shelter (tempat berlindung) bagi anak anak dengan HIV/Aids (Adha)

TRIBUN MEDAN/KARTIKA SARI
Diskusi Jaringan Indonesia Positif (JIP) dalam proyeksi penanggulangan Anak Dengan HIV/Aids (ADHA) di Cut Dewi Cofee, Jalan Gagak Hitam, No.17-18C, Medan, Selasa sore (21/1/2020) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jaringan Indonesia Positif (JIP) yang diisi sejumlah Civil Society Organization (CSO) masih menyoroti belum adanya shelter (tempat berlindung) bagi anak anak dengan HIV/Aids (Adha) di Sumatera Utara.

Padahal peran shelter masih dibutuhkan untuk merawat secara intensif ADHA dalam melawan virus yang menyerang mereka.

Medan Plus mendata ada lebih kurang 200 ADHA yang tersebar di Sumut di mana mereka belum mendapatkan perawatan intensif lantaran tak adanya Shelter yang mampu mengakomodir kebutuhan mereka.

Sementara, mereka sendiri masih punya masa depan yang sama dengan anak-anak lainnya.

Belum adanya Shelter, ujar Bambang Wibowo, selaku pegiat sosial dari Yafsi tentunya menghambat upaya mengetahui apa saja yang mereka butuhkan.

"Kan gak ada Shelter, kita gak tahu apa yang mereka (Adha) alami sejak anak-anak tersebut terdeteksi HIV/Aids. Tentu banyak cara yang bisa kita lakukan baik memanfaatkan Shelter, program parenting atau program lainnya," ujar Bambang dalam diskusi yang berlangsung di Cut Dewi Cofee Ringroad, Selasa (21/1/2020) sore.

Parenting care, ujar Bambang adalah bagaimana Orangtua ODHA bisa mengawal perawatan anak anak yang juga ODHA, mengistilahkan Baby Sitter.

Kendati demikian pemanfaatan Shelter atau Parenting tentunya bergantung pada karakter anak masing-masing.

Samara Yudha dari Medan Plus mengaku minimnya Shelter untuk anak berdampak pada kebingungan mendata kebutuhan kesehatan ADHA. Balai ODHA (dewasa) ada, namun khusus anak tak ada. Balai Rehabilitasi Narkoba ada dan Panti ada namun kebanyakan swasta.

Dengan berbagai tantangan ini, JIP yang merupakan koalisi sejumlah CSO mendorong keterlibatan pemerintah, peran KPA Provinsi dan KPA Kota Medan, keterlibatan CSO, keterlibatan Kelompok/Forum, Keterlibatan LBH atau praktisi hukum, keterlibatan Akademisi serta keterlibatan media.

Halaman
12
Penulis: Kartika Sari
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved