Tolak Omnibus Law

Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Ini Alasan Massa Tolak RUU Omnibus Law

Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (23/1/2020).

Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Ini Alasan Massa Tolak RUU Omnibus Law
Tribun-Medan.com/Satia
Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (23/1/2020). Kedatangan mereka ini sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan kebijakan pemerintah mengenai Omnibus Law. 

  Ratusan Buruh Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Ini Alasan Massa Tolak RUU Omnibus Law

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (23/1/2020). Kedatangan mereka ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah mengenai Omnibus Law.

Para pekerja menilai bahwa kebijakan Omnibus Law dianggap dapat melucuti para kaum buruh. Serikat Pekerja menyebut penerapan upah per jam dalam Omnibus Law dapat mengakibatkan upah minimum terdegradasi bahkan hilang.

Pihaknya meminta kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Pertama, dalam Omnibus Law mengisyaratkan akan menghapus sistem upah minimum," kata koordinator aksi melalui pelantang suara, dari atas mobil komando.

Ia menyatakan, penerapan upah per jam dikhawatirkan dapat mengakibatkan upah minimum terdegradasi bahkan hilang. Sehingga hal itu dinilai merugikan kaum buruh dan pekerja di Tanah Air.

"Oleh karena itu kami menolak, karena ini akan menghapuskan upah minimum, membuat buruh kembali menjadi absolut miskin," ujar dia.

Kemudian, ia juga menyampaikan beberapa alasan para buruh menolak terhadap RUU Omnibus Law ini.

RUU tersebut dinilai juga akan menghilangkan pesangon. Walaupun Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan mengatakan pesangon tetap ada, namun diberikan "on the top" yaitu disebut dengan tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar enam bulan upah.

Dikatakan para buruh, Omnibus Law juga akan berdampak terjadinya penggunaan sistem outsourcing atau kontrak lepas dan karyawan kontrak. Hal itu dikarenakan, RUU Cipta Lapangan Kerja membolehkan semua jenis pekerjaan menggunakan sistem kontrak dan bisa dikontrak lepaskan.

Padahal, di dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, sistem kontrak lepas dibatasi untuk lima jenis pekerjaan, yakni petugas kebersihan, katering, sopir, sekuriti, dan jasa penunjang.

"Poin yang keempat yaitu memudahkan masuknya tenaga kerja asing," katanya.

Selanjutnya, ia mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menghilangkan jaminan sosial. Alasan keenam, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

(cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved