Sekda Kota Medan Sampaikan Nota Jawaban Kepala Daerah terhadap Dua Ranperda

Sekda menyampaikan Nota Jawaban Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi, dan tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Sekda Kota Medan Sampaikan Nota Jawaban Kepala Daerah terhadap Dua Ranperda
DOK. Humas Pemerintah Kota Medan
Sekda Wiriya Alrahman, menyampaikan Nota Jawaban Kepala Daerah terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). 

TRIBUN-MEDAN.com - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan akhyar Nasution diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman, menyampaikan Nota Jawaban Kepala Daerah terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Nota jawaban dikeluarkan guna menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, terhadap penyampaian Nota Jawaban Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, saat Rapat Paripurna DPRD Medan, di Gedung DPRD Medan, Selasa (28/1/2020).

Wiriya mengatakan, sesuai perundang-undangan yang berlaku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan publik wajib memenuhi asas non diskriminasi, dan tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.

Pungli di OPD dapat dihindari dengan pengawasan ketat pada masing-masing OPD, sosialisasi secara periodik, dan peringatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tertulis.

Ke depannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan menerapkan aturan disiplin terhadap ASN, dengan memeriksa laporan-laporan pelanggaran disiplin.

“Selain itu, Pemkot juga akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, agar mengurus langsung berbagai dokumen kependudukan tanpa jasa perantara,” kata Wiriya, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Selanjutnya menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat mengenai apakah Kartu Identitas Anak (KIA) akan menjadi salah satu persyaratan masuk sekolah, Wiriya menjelaskan, KIA merupakan kartu identitas penduduk berbasis NIK, yang berlaku secara nasional.

Oleh karena itu, jika institusi pendidikan memberlakukan KIA sebagai persyaratan, maka KIA merupakan kartu identitas penduduk untuk anak usia 17 tahun ke bawah yang sah dan resmi.

Selanjutnya, Wiriya menyampaikan Nota Jawaban Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Kearsipan. 

“Pemkot Medan sudah menyusutkan arsip secara sistematis dan terarah, sesuai UU Nomor 43/2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28/2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43/2009, serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53/2014 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Fasilitatif,” kata Wiriya.

Halaman
12
Penulis: penulis.kilaskgmedia
Editor: Kilas KG Media
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved