Bupati Samosir Bantah Pernyataan BPODT soal Uang Rp3 Triliun Dialihkan ke Daerah Lain

Anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk pengembangan kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba kurang terserap dengan baik.

Bupati Samosir Bantah Pernyataan BPODT soal Uang Rp3 Triliun Dialihkan ke Daerah Lain
HO
Bupati Samosir Rapidin Simbolon langsung menemui Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, ke Ibu Kota Jakarta, Kamis (17/7/2019. 

TRIBUN-MEDAN.com - Anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk pengembangan kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba kurang terserap dengan baik.

Fakta ini mencuat pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Sumatera Utara, di Medan, Senin (3/2/2020.

Dalam rapat tersebut Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Basar Simanjuntak mengatakan dari Rp 4 trliun hanya, Rp1 triliun saja.

"Kemungkinan hanya Rp 1 triliun, dana tersebut yang terpakai untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Rp 3 triliun lagi kemungkinan dialihkan ke daerah lain. Salah satu hambatan pembebasan lahan, terancam gagal di antaranya pembangunan pelabuhan Sigapiton. Berbiaya Rp30 miliar, akan tetapi, masyarakat menolak pembebasan lanah," ucap dia.

Menyikapi hal ini, Bupati Samosir Rapidin Simbolon telah mengkonfirmasi Kementerian PUPR sehingga menyangkal kabar tersebut.

"Saya baru koordinasi dengn Direktorat PKP Cipta Karya, Kementerian PUPR. Apa yang dijelaskan Basar Simanjuntak ini tidaklah benar," kata Rapidin, Rabu (5/4/2020).

Menurutnya, untuk Kabupaten Samosir dari total Rp 4 triliun dana pengembangan pariwisata Danau Toba, tidak ada masalah untuk proyek revitalisasi Huta Siallagan dan Kampung Ulos Huta Raja. Sedangkan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele saat ini sedang tes tanah oleh Tim Kementerian PUPR.

Menurut Rapidin, hanya pembangunan Dermaga Tomok dan pasar di Tomok yang tertunda. 

Alasannya masih memfinalkan DED-nya atau menunggu kepastian luasan lahan yang bisa dibangun dari Pemkab.

Senin lalu, 3 Februari 2019 pada rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumatera Utara di Medan Basar Simanjuntak memberi warning. Dana yang digunakan untuk persiapan berbagai fasilitas pariwisata di tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba akan ditarik Pemerintah Pusat meski dana Rp 4 triliun tersebut sudah siap dikucurkan.

Kendala yang dihadapi kata Basar disebabkan pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai dan mengakibatkan pembangunan tidak jadi dilaksanakan. Ada pun yang tidak terlaksana kata Basar pembangunan pelabuhan bebas Parapat, Pelabuhan Sigapiton (Toba Samosir), waterfront Pangururan (Samosir), waterfront Pantai Atsiri, Padat Barelong (Toba Samosir) dan yang lainnya.

"Di antara rencana itu, hanya pembebasan lahan untuk Pelabuhan Bebas Parapat dan Pantai Atsiri yang sudah 100 persen selesai. Yang lainnya belum," ujarnya.

Menurut Basar, penarikan Dana tersebut oleh Pemerintah dibeberkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat beberapa waktu lalu.

Kata Basar satu dari sekian pelabuhan yang terancam gagal pembangunan adalah Pelabuhan Sigapiton yang berbiaya Rp 30 miliar.

"Masyarakat menolak pembebasan tanah," jelas Basar. (jun/tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved