Catat, Ini Harapan Ombudsman Sumut Terhadap Pemkot Medan

Ombudsman Sumut lakukan kunjungan awal tahun dengan Pemkot Medan untuk awasi kinerja pelayanan publik

Catat, Ini Harapan Ombudsman Sumut Terhadap Pemkot Medan
DOK. Humas Pemkot Medan
Pemkot Medan menerima kunjungan jajaran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis, Kamis (6/2/2020). 

"Standar Kepatuhan Tinggi itu artinya Pemkot Medan telah berada dalam zona hijau yang artinya pelayanan publik Pemkot Medan sudah baik,” jelasnya seperti keterangan tertulisnya.

Dia menerangkan, hal tersebut terlihat dari pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkot Medan.

“Kami berharap untuk survei tahun ini Pemkot Medan tetap mempertahankan predikat ini jangan menurun hingga ke zona kuning, bahkan harus ditingkatkan lagi nilainya" sambungnya.

Dia juga menyampaikan, survei ini akan diselenggarakan sekitar bulan Juni dan Juli tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut, Renward menegaskan, Pemkot Medan khususnya para OPD harus dapat mempertahankan Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Standar Pelayanan Publik.

Penilaian ini merupakan hasil survei yang digelar Ombudsman Republik Indonesia beberapa tahun lalu.

“Tidak lama lagi, survei tentang pelayanan publik ini kembali digelar oleh Ombudsman. Karena itu, mari bersama kita terus pertahanan, bahkan tingkatkan, prestasi yang telah diraih,” ajaknya.

Lebih lanjut , Renward juga mengatakan, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta meningkatnya taraf pendidikan masyarakat menuntut aparatur negara untuk senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga telah memberi aturan yang jelas dan tegas.

“Sekarang begitu mudahnya mendapat akses informasi, seiring juga begitu mudahnya kinerja Pemkot Medan dinilai oleh masyarakat luas,” sambungnya.

Untuk itu, dia pun mengajak semua pihak untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan undang-undang.

“Hal yang tidak benar saja bisa tersebar luas dan mempengaruhi penilaian orang, apalagi hal yang benar," ungkapnya.

Penulis: Inang Jalaludin Shofihara
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved