Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Beberkan Operasi Our Eyes, ISIS Ingin Pindahkan Basisnya ke Indonesia

Ryamizard Ryacudu mengatakan, bahwa informasi yang dia dapat berasal dari kerja sama operasi enam negara dengan sandi Our Eyes.

Editor: AbdiTumanggor
PHOTO : AFP | Getty Image Jose | Jordan
Remaja putri itu diketahui baru berumur 18 tahun, dia diamankan polisi sebab dituduh merekrut perempuan lain untuk berjuang bersama ISIS di Suriah 

Menteri Agama (menag) Fachrul Razi kini enggan banyak biara soal isu pemulangan WNI eks ISIS di Timur Tengah.

TRIBUN-MEDAN.COM - Gonjang ganjing  terkait isu eks ISIS yang akan dipulangkan ke Indonesia ramai dibahas belakangan ini. 

Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) mengatakan, ada upaya kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) memindahkan basisnya di Asia Tenggara dari Marawi di Filipina ke Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan pernyataan kepada pers di Jakarta, Senin (14/5/2018) lalu.

Ia mengatakan, pemindahan itu sudah disiapkan dengan matang oleh para simpatisan ISIS di Indonesia. Sebab pemindahan tersebut adalah perintah dari pimpinan ISIS di Kabul, Afghanistan.

"Kenapa begini (saat aksi teror di Surabaya), kalian harus tahu di dalam perintah dari Kabul, mereka akan memindahkan Marawi ke sini," ujarnya.

Seperti di ketahui, pada akhir 2017 lalu, ribuan milisi ISIS kabur ke Afghanistan setelah mendapatkan gempuran dari militer Suriah yang didukung Rusia.

Operasi Our Eyes

Ryamizard Ryacudu mengatakan, bahwa informasi yang dia dapat berasal dari kerja sama operasi enam negara dengan sandi Our Eyes.

Enam negara itu yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura.

Forum ini merupkan kerja sama untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di kawasan Asia Tenggara melalui pertukaran informasi strategis.

Operasi Our Eyes mengadopsi strategi intelijen Amerika Serikat dengan negara barat lainnya yang melibatkan kerja sama pertahanan dan militer untuk menangani terorisme.

"Tujuannya sekarang adalah polisi dan tentara, itu perintah dari sana (ISIS di Afganistan). Sekarang itu hebatnya Our Eyes harus memberikan informasi kepada saya. Ini gunanya," kata Ryamizard.

Atas Perintah ISIS

Sementara itu, Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat Kapolri menegaskan, aksi teror yang terjadi di Indonesia karena perintah dari ISIS yang saat ini sedang terdesak.

"Teror bom merupakan aksi yang diminta ISIS yang saat ini terdesak. Tak hanya Indonesia beberapa negara juga telah terjadi pemboman," ungkap Tito di Polda Jawa Timur, Senin (14/5/2018) lalu.

ISIS Pilih Orang Indonesia karena Memiliki Jiwa Militansi

Menurut pengamat intelijen Wawan Purwanto, kelompok atau organisasi separatis menggunakan keyakinan untuk mengaduk perasan dan berjihad.

"Seperti ISIS, dengan berbagai macam cara, tujuannya untuk mewujudkan kekhalifahan," ujarnya.

Wawan mengatakan, ISIS meyakini bahwa orang Indonesia memiliki jiwa militansi yang tinggi, sehingga akan mudah diajak untuk berafiliasi.

Selain itu, ada yang memberikan pembiayaan baik dari dalam ataupun luar.

Hal tersebut, membuat para anggota baru akan lebih tertarik dan muncul pemikiran khilafah.

Metode Perekrutan Canggih

Sementara itu, analis Pusat Perlawanan Teroris Tentara AS (CTC), Aaron F Brantly, menjelaskan metode ISIS merekrut anggota dengan menggunakan cara yang canggih.

ISIS menggunakan jaringan teknologi untuk menilai calo jihadis dan menggunakan komunikasi terenskripsi.

Dalam laporan NBC News, Brantly mengatakan, untuk merekrut anggota, ISIS menyediakan layanan khusus dukungan informasi bagi pengguna komputer.

Brantly menyebutkan, cara itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu untuk meningkatkan rekrutmen dan menghindari pengendusan aparat keamanan.

Menurut dia, pusat layanan yang beroperasi selama 24 jam itu didukung dengan enam operasi.

Layanan itu akan merekrut pelatihan dalam menggunakan platform messaging untuk menghindari operasi intelijen.

"Mereka telah mengembangkan serangkaian platform berbeda sehingga mereka bisa melatih satu sama lain untuk tujuan rekrutmen tersembunyi, propaganda, dan perencanaan operasi," dia menjelaskan.

Pusat layanan itu bahkan menerima konsultasi pertanyaan mulai dari teknik dasar sampai pertanyaan teknis yang canggih.

Admin pusat layanan ini dipegang di seluruh dunia, khususnya para jebolan pendidikan teknologi di sebuah universitas.

CTC mengklaim telah memegang bukti 300 halaman pusat layanan tersebut yang menunjukkan petunjuk operasi keamanan untuk rekrutmen.

Begitu ada yang masuk menjadi jihadis yang tergolong paham dengan teknologi, maka jihadis itu akan dihubungkan dengan operasi senior untuk menjalankan pelatihan formal.

Pusat layanan itu, kata Brantly, juga mengingatkan adanya ancaman atas operasi rekrutmen dan propaganda ISIS di dunia maya. 

Kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)
Kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) (dunia.rmol.co)

Soal Pemulangan WNI Eks ISIS ke Tanah Air

Menteri Agama (menag) Fachrul Razi enggan banyak biara soal isu pemulangan WNI eks ISIS di Timur Tengah.

Hadir dalam tayangan YouTube metrotvnews, Rabu (5/2/2020), Fachrul Razi bahkan mengaku enggan bicara soal teknis pemulangan WNI eks ISIS itu ke hadapan media.

Menurut Fachrul Razi, semua itu merupakan wewenang Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mulanya, Fachrul Razi mengungkap soal kehadiran pemerintah dalam kasus ini.

Ia menilai, kehadiran pemerintah tak harus selalu diartikan dengan memulangkan ratusan WNI eks ISIS itu.

"Kehadiran negara itu jangan diartikan kemudian untuk memulangkan dia atau memberikan kewarganegaraannya," ucap Fachrul Razi.

"Bukan seperti itu."

Menurut dia, apa yang kini dilakukan pemerintah sudah menunjukkan kepedulian pada warga negaranya.

"Dengan kita duduk sama-sama membahas bagaimana yang disampaikan Bapak Presiden tadi menunjukkan kepedulian kita kepada mereka," kata Fachrul Razi.

"Apapun keputusan kita, kita pulangkan atau tidak itu menunjukkan kepedulian kita atau kehadiran negara pada masalah mereka."

Lantas, ia kembali menegaskan kehadiran pemerintah dalam hal ini tak berarti harus memulangkan WNI eks ISIS tersebut.

"Saya kira seperti itu, tidak bermakna harus dipulangkan," ucap dia.

Namun saat ditanya lebih lanjut, Fachrul Razi enggan bicara banyak.

Ia pun menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi dengan Bapak Presiden mengatakan kita bahas bersama lagi tentang positif negatifnya itu sudah menunjukkan kehadiran negara di sana," kata Fachrul Razi.

Bahkan, Fachrul Razi enggan menjawab saat ditanya sisi positif dan negatif pemulangan WNI eks ISIS.

Menurut dia, hal itu adalah wewenang Menko Polhukam Mahfud MD. Fachrul Razi menyebut dirinya tak akan banyak bicara di depan media.

Jika ada usulan, Fachrul Razi akan langsung berdikusi dengan Mahfud MD.

"Gini, karena saya katakan kalau berdiskusi lebih dalam tentang teknis ini, saya tidak mau lagi ngomong di media," terangnya.

"Saya kan bagian dari pemerintah, kami sudah sepakat yang ditunjuk untuk koordinasi adalah Menko Polhukam."

"Nanti saat saya duduk sama beliau lah saya bicara lebih teknis," tutup Fachrul Razi.

Simak video berikut ini menit ke-19.20:

Tanggapan Pengamat Intelijen

Pada kesempatan itu, Pengamat Intelije Soleman B Ponto menilai pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah tak perlu dilakukan.

Dilansir TribunWow.com, Soleman B Ponto menyebut tak ada alasan untuk melakukan pemulangan tersebut.

Menurutnya, WNI eks ISIS itu bahkan sudah pernah berkomitmen meninggalkan Indonesia. Sehingga kini tak perlu meminta untuk dipulangkan.

Sejak awal, Soleman sudah terang-terangan tak setuju terkait rumor pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah itu.

"Bagi saya jelas tidak perlu, untuk apa?," tanya Soleman.

"Mereka sudah berangkat siap mati di sana untuk bertempur membela negara yang lain."

Ia menambahkan, WNI eks ISIS yang pernah berani mati demi kelompok teroris itu tak perlu dipulangkan.

Sebab, ada kekhawatiran mereka akan melakukan aksi terorisme jika sudah kembali ke Indonesia.

"Dia sudah siap mati ya sudah, forget it, buat apa lagi," terang Soleman.

"Tidak perlu, apapun alasannya, tidak ada alasan untuk itu."

Lantas, ia pun menyinggung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aksi terorisme.

Menurut Soleman, siapapun yang meninggalkan tanah air untuk berperang membela negara lain, maka yang bersangkutan tak lagi menjadi warga negara Indonesia.

"Undang-undang kita sudah jelas, bertempur untuk negara asing, kehilangan kewarganegaraan," kata Soleman.

"Jadi ketika mereka pergi ya sudah forget itu, dia juga sudah forget Indonesia kok."

Bahkan, ia menyebut pemerintah tak perlu memikirkan pemulangan WNI eks ISIS itu.

"Jadi kenapa kita harus mikir-mikir dia kembali? Tidak perlu," kata dia.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Willy Aditya.

Menurut dia, pemerintah sudah melakukan kesalahan hanya dengan memikirkan ingin memulangkan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.

"Kita sepakat dengan apa yang dibilang oleh Pak Soleman Ponto," ujar Willy Aditya.

"Berpikir untuk mengembalikan ini aja sebuah kesalahan."

Ia bahka menduga adanya propaganda dalam isu pemulangan WNI eks ISIS ini.

"Kenapa? Terorisme itu ada counter terorisme, ada counter propaganda," terang dia.

"Artinya counter propaganda kita sangat lemah, ketika ini ada propaganda seperti ini maka dua hari lalu saya statement."

"Apakah ini orang-orang yang termakan propaganda? Atau itu bagian dari propaganda ISIS sendiri?," sambung dia.

(Tribun-Medan.com/TribunJogja.com)

Artikel telah tayang di TribunJogja.com dengan judul:ISIS Pilih Orang Indonesia karena Memiliki Jiwa Militansi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menhan Sebut ISIS Berupaya Pindahkan Basis dari Marawi ke Indonesia"

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Ditanya soal Isu Pemulangan WNI Eks ISIS, Menag Fachrul Razi: Saya Tidak Mau Lagi Ngomong di Media

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved