Terkait Polemik Andre Rosiade, Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar Akan Tempuh Jalur Hukum
Aksi penggerebekan yang dilakukan Andre Rosiade tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.
TRIBUN-MEDAN.com - Buntut kasus penggerebekan PSK online di sebuah hotel di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), oleh anggota DPR RI Andre Rosiade terus menuai polemik.
Kali ini, kalangan perhotelan Sumbar yang diwakili Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar tidak terima dengan kegiatan yang dilakukan oleh politisi Gerindra tersebut.
Pihak PHRI berencana menempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar Maulana Yusran.
Menurut Maulana, aksi penggerebekan tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.
Untuk itu, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut.
PHRI akan tempuh jalur hukum
KOMPAS.COM/PERDANA PUTRA
Mucikari PSK Online di Padang, AS
"Selain itu, karena kita dirugikan, tentunya akan menempuh jalur hukum," kata Maulana.
Dalam penggerebekan itu, kata Maulana, polisi ataupun pihak Andre yang melakukan aksi itu tidak pernah meminta izin ke manajemen hotel.
"Tidak ada minta izin, padahal hotel memiliki wilayah privacy yang harus dijaga," jelas Maulana.
Selain itu, kata Maulana, pihaknya juga berencana melaporkan Andre ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telah melakukan tindakan yang merusak nama hotel.
Ada nama Andre di kuitansi pemesan
Dok. Twitter @tempemendoanGL
Kuitansi pembayaran hotel lokasi penggerebekan PSK di Padang atas nama Andre Rosiade yang beredar di media sosial.
Maulana Yusran juga berkomentar seputar beredarnya kuitansi hotel dengan nama pemesan Andre Rosiade di hotel lokasi penggerebekan PSK.
Kuitansi itu beredar, katanya, karena pihak pemesan tidak melakukan permintaan untuk dirahasiakan.
"Pemesan tidak pernah melakukan permintaan untuk dirahasiakan sehingga bisa saja ini keluar ke publik," kata Maulana.
Menurut Maulana, pemesanan tersebut bisa saja melalui ajudan Andre Rosiade sehingga tertulis garis miring Bimo.
Andre sendiri yang dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2020), mengaku tidak mempersoalkan beredarnya kuitansi itu.
Andre tidak ingin ganggu dunia perhotelan padang
KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga tergabung dalam Panja, Andre Rosiade menyampaikan keterangan pers kepada awak media, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Namun, dia membantah telah memesan kamar hotel 606 dan 608 tersebut.
"Ini tidak benar saya yang memesan kamar tersebut. Saya tidak pernah datang ke resepsionis dan membayar," kata Andre.
Andre menyebutkan, yang memesan kamar itu adalah stafnya yang bernama Bimo, di mana saat itu Partai Gerindra Sumbar sedang ada acara penyampaian visi dan misi calon gubernur.
Menurut Andre, beredarnya kuitansi pemesanan kamar hotel itu di media sosial tidak akan diperpanjang urusannya.
"Saya tidak ingin memperpanjang persoalan itu karena saya tidak ingin mengganggu dunia perhotelan di Padang," kata Andre.
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Partai Gerindra Minta Maaf
Partai Gerindra secara resmi meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) yang melibatkan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade.
Permintaan maaf itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dijumpai wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).
"DPP Partai Gerindra juga menyampaikan prihatin, meminta maaf kepada masyarakat apabila kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif," kata Dasco.
DPP Gerindra, lanjut Dasco, sudah mengirim tim khusus ke Padang, Sumatera Barat, tempat penggerebekan dilakukan.
Tim khusus tersebut menemukan fakta bahwa Andre sebenarnya tidak berada di dalam hotel pada saat penggerebekan PSK di Padang.
"Awal yang pertama ditemukan memang Andre Rosiade tidak berada di dalam kamar pada saat kejadian," ujar Andre.
Meski demikian, temuan itu bukan berarti menjauhkan Andre dari peristiwa penggerebekan yang disebut-sebut direkayasa itu.
Sebab, tim menemukan bahwa kuitansi kamar hotel tertulis nama Andre Rosiade.
Atas temuan ini pun, DPP Gerindra akan segera meminta keterangan dan penjelasan secara langsung dari Andre.
Rencananya, pekan depan, Andre akan dipanggil ke DPP Gerindra.
"Itu sudah masuk dalam ranah klarifikasi, kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan," lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan, Polda Sumbar menggerebek praktik prostitusi online di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Minggu (26/1/2020).
Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan AS (24) yang diduga sebagai mucikari dan seorang wanita berinisial N (27) sebagai PSK.
Selain itu, kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti berupa uang sebesar Rp 750.000, ponsel milik pelaku, dan satu alat kontrasepsi yang belum dipakai.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, penggerebekan itu dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari anggota DPR RI Andre Rosiade terkait adanya praktik prostitusi online di salah satu hotel berbintang di Padang.
Setelah mendapatkan laporan itu, Polda Sumbar menurunkan tim siber Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang dikomandoi Panit II Unit V Ditreskrimsus AKP Indra Sonedi.
"Kemudian polisi melakukan penggerebekan di hotel tersebut dengan mengamankan pria yang diduga mucikari AS (24) dan wanita N (27) sebagai pekerja seks komersialnya," kata Stefanus.
(Kontributor Padang, Perdana Putra)
Artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul Aksi Andre Rosiade Gerebek PSK Dinilai Rugikan Perhotelan, PHRI Sumbar Akan Tempuh Jalur Hukum