2 Terdakwa Penyuap Bupati Pakpak Bharat Divonis 2 Tahun Penjara

Gugung Banurea dan Dilon Bancin terbukti telah menyuap Rp720 juta kepada Bupati Pakpak Bharat Reminggo Yolando Berutu.

2 Terdakwa Penyuap Bupati Pakpak Bharat Divonis 2 Tahun Penjara
Tribun Medan/Alif Harahap
Gugung Banurea dan Dilon Bancin duduk berdampingan mendengarkan putusan Hakim kepada dirinya, Kamis(10/2/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com - Gugung Banurea dan Dilon Bancin divonis hukuman penjara selama 2 tahun kurungan penjara dengan denda 100 juta dan subsidair 3 bulan karena terbukti telah menyuap Rp720 juta kepada Bupati Pakpak Bharat Reminggo Yolando Berutu untuk mendapatkan proyek Infrastruktur.

Dalam amar putusannya, Hakim memutuskan terdakwa Dilon Bancin dan Gugung Banurea telah melanggar pasal 5 ayat (1) tentang tindak pidana Korupsi.

Karena dengan bukti-bukti yang ada, Hakim mengaminkan tuntutan yang sebelumnya diminta oleh Jaksa KPK Ikhsan yang hari ini digantikan oleh Jaksa Dian. Namun hanya subsidair saja yang berbeda.

"Kedua terdakwa telah terbukti telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001," baca Hakim dalam putusannya di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (10/2/2020).

"Karena perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 5 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim memutuskan dengan menghukum kedua terdakwa dengan 2 tahun pidana, denda Rp 100 juta, dan subsidair 3 bulan," putus Hakim.

Terdakwa Pemberi Suap Bupati Pakpak Bharat Berdoa Menunggu Disidang

Penasihat Hukum dari kedua terdakwa memutuskan untuk pikir-pikir dan meminta waktu kepada Hakim dalam mengambil sikap.

Pada sidang sebelumnya Jaksa KPK Ikhsan menuntut kedua terdakwa dengan 2 tahun kurungan penjara, denda 100 juta dan subsidair 6 bulan.

"Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa masing-masing selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Ikhsan di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (30/1/2020).

Disidang sebelumnya Jaksa menjelaskan, Perkara ini bermula pada pertengahan Februari 2018, dimana terdakwa Dilon menelepon Said Darwis untuk meminta bantuannya mendapatkan proyek pekerjaan pada Dinas PUPR.

Selanjutnya Darwis memberitahukan supaya memberikan uang fee kepada pihak Dinas PUPR," tutur Jaksa.

Halaman
1234
Penulis: Alia Deviani
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved