Inilah Deretan Kebijakan Anies yang Ditentang Pemerintah Pusat, Mulai dari Revitalisasi Monas

Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat, dikutip dari Kompas.com.

ANTARA FOTO/FAUZI LAMBOKA Via KOMPAS.COM
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Kunjungan Anies Baswedan tersebut untuk menghadiri undangan makan siang dari Surya Paloh serta membicarakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Fauzi Lamboka/wpa/wsj. 

TRIBUN-MEDAN.Com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat.

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mulai dari soal normalisasi, proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, ada yang ditentang pemerintah pusat.

Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat, dikutip dari Kompas.com.

1. Soal normalisasi
Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta.

Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.

Meski demikian, Pemprov DKI dan pemerintah pusat justru berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai.

Anies setuju sungai dikembalikan ke lebarnya yang asli, tetapi tidak dengan cara dipasang sheet pile (beton). Menurut dia, betonisasi pinggir sungai akan merusak ekosistem sungai.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved