Kama Hotel Abaikan Sidak Anggota DPRD dan Tidak Hadiri RDP, Ini Reaksi Komisi III

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Medan tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Kama Hotel Abaikan Sidak Anggota DPRD dan Tidak Hadiri RDP, Ini Reaksi Komisi III
TRIBUN MEDAN/GITA TARIGAN
Kama Hotel yang belamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 97, Kesawan, Kecamatan Medan Baru. 

TRIBUN-MEDAN.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Medan tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Pasalnya pihak yang diundang, yakni Kama Hotel tidak memenuhi undangan rapat tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis mengatakan pihaknya telah melakukan sidak ke Hotel Kama guna mempertanyakan sejumlah keluhan warga seperti penggunaan trotoar jadi tempat parkir, wajib pajak serta izin usaha. Namun kehadiran mereka diabaikan dan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh manajemen hotel.

"Kita sudah melakukan sidak menanyakan izin bangunan dari kama hotel. Ketika kami melakukan sidak di situ, pihak hotel terlihat tidak senang atau bisa dibilang tidak menggubris lah, abai dengan kehadiran kami," katanya.

Riski mengatakan komisi III ingin mempertanyakan apakah hotel sudah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Selain itu, kata dia, juga ingin beraudiensi bagaimana pihak Kama Hotel menjalankan wajib pajaknya.

Sebab dalam peraturan tersebut disebut, wajib bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pengusaha Pariwisata dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum. Perseorangan harus merupakan warga negara Indonesia. Sedangkan Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia

"Kita undang di bulan depannya pas tepat hari ini, mereka tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi apapun. Lalu kita tanya data ke Dinas Pariwisata Medan, kan pariwisata bertugas merekomendasikan sebelum terbentuknya suatu usaha seperti hotel sebelum izin dikeluarkan, dan kami cek di pendataan, Kama Hotel itu tidak ada, kita enggak tahu gimana wajib pajaknya itu," katanya.

Anggota Komisi III, Irwansyah yang juga turut serta melakukan sidak pada Januari lalu membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan pihak hotel tidak kooperatif terhadap sidak dan undangan yang diberikan oleh DPRD.

"Kami hadir kan dengan tujuan pembinaan dan pengawasan. Tapi yang kami dapati adalah sikap yang tidak bersahabat. Bahkan kami tidak dipersilakan duduk dan acuh tak acuh mereka dengan sidak kami," katanya.

Ia mengatakan bahwa prosedur sidak yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur, yakni dengan menyertai surat yang ditandatangani oleh ketua DPRD. Namun tidak ada satu pun pihak hotel yang menerima sidak tersebut, dikarenakan berbagi alasan.

"Mereka bilang kok gak bilang-bilang dulu? Ya namanya sidak, enggak mungkin lapor dulu. Tidak ada yang turun beraudiensi alasannya sedang makan siang, ada yang cuti, meeting, dan lainnya. karena begitu kondisinya ya kami harus bergerak lagi, dan sistem parkir hotel itu cukup membingungkan, bagaimana bisa ada hotel di pinggir lalu lintas begitu," katanya.

Halaman
12
Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved