Dapat Warning Jokowi, Kapolda Martuani Sebut Tak Ada Tempat Penjahat Karhutla di Sumut

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut termasuk bagi para pelaku pembakar Karhutla

Istimewa
Kapolda Sumut Irjen pol Martuani Sormin Siregar, Pangdam I/BB Mayjen MS Fadillah dan Wakil Gubernur mengecek perlengkapan personel, Rabu (15/1/2020). 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Provinsi Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan tidak ada tempat bagi penjahat di Sumut, termasuk bagi para pelaku pembakar Karhutla.

Kapolda mengusulkan agar ada reward bagi perusahaan yang tidak melakukan pembakaran untuk perluasan lahan.

Namun sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang membakar hutan dan lahan, diberi sanksi tegas.

"Kita tangkap bagi yang bakar. Daripada hutan terbakar, semua rugi, dan daripada kami yang dicopot, bagus kalian yang kami tangkap," kata dia, saat menghadiri rapat antisipasi kebakaran hutan dan lahan, di Aula Raja Inal Siregar, Lantai dua, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Rabu (12/2/2020).

Perihal ini dikatakannya, seusai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memanggil seluruh gubernur untuk menghadiri rapat membahas mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing.

Dirinya memberikan ultimatum kepada seluruh perusahaan yang membuka lahan, jangan coba-coba melakukan pembakaran.

Sebab, pembakaran hutan ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Tidak hanya kerusakan lingkungan, asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan akan menyebar ke negara tetangga, sehingga menjadi masalah baru.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Amir Yanto.

Menurutnya, jika ada perusahaan yang menjalankan bisnisnya, namun merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan, pihaknya akan langsung melakukan aksi.

Di mana, perusahaan tersebut diminta untuk segera tutup, agar tidak menimbulkan kerusakan tambah parah.

"Berdasarkan ketentuan tentang perseroan, jika suatu perusahaan terbukti mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat luas semisal dengan membakar hutan dan lahan, pengadilan bisa membubarkan perusahaan tersebut atas usul kejaksaan," ujar Kajati Sumut.

(Wen/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved