Breaking News:

Kekayaan Intelektual Kolektif Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kekayaan Intelektual (KI) tidak saja mencakup kekayaan intelektual yang bersifat personal dan konvensional, tetapi juga yang bersifat komunal.

Penulis: Natalin Sinaga | Editor: Liston Damanik
Tribun Medan/Natalin Sinaga
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut, Agustinus Pardede dalam kegiatan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumut dengan NTU Academy (Nasional Tetap Unggulan) dan Asosiasi pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara tentang pelayanan dan pelindungan kekayakan intektual di NTU Academy Medan, Kamis (13/2/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com-Kekayaan Intelektual (KI) tidak saja mencakup kekayaan intelektual yang bersifat personal dan konvensional, tetapi juga yang bersifat komunal.

Kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut Agustinus Pardede mengatakan

dalam kegiatan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumut dengan NTU Academy (Nasional Tetap Unggulan) dan Asosiasi pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara tentang pelayanan dan pelindungan kekayakan intektual di NTU Academy Medan, Kamis (13/2/2020).

Meskipun umumnya muncul di negara berkembang, belakangan ini negara maju juga sudah memperlihatkan keinginan untuk mengakomodasi kekayaan intelektual yang bersifat komunal.

Sebagai contoh kekayaan intelektual komunal yang mulai menjadi perhatian saat ini adalah indikasi geografis (IG). Beberapa daerah yang memiliki potensi produk indikator geografis ini telah mendapatkan hasil dari meningkatnya nilai ekonomi terhadap produk indikasi geografis tersebut.

"Hal ini tentu saja meningkatkan pendapatan di daerah dan kesejahteraan masyarakat penghasil produk tersebut, produk tersebut tidak hanya menjadi diminati oleh pasar nasional tetapi juga oleh pasar internasional," ujarnya.

Dikatakannya, untuk memberi pelindungan hukum secara defensif terhadap kekayaan intelektual komunal (KIK) yang dimiliki oleh negara, maka pemerintah menyusun langkah antisipatif melalui pengembangan pangkalan data yang berisikan berbagai macam data dan kepemimpinan KIK di Indonesia.

Pangkalan data tersebut dibuat dengan tujuan sebagai bentuk perlindungan sementara dari klaim negara lain.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut dan selalu berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas peran kekayaan intelektual khususnya kepemilikan kekayaan intelektual komunal seperti indikasi geografis, pengetahuan tradisional maupun ekspesi budaya tradisional.

"Beberapa kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan kekayaan intelektual komunal ini diantaranya yaitu melakukan kegiatan kordinasi dan kerjasama terkait kekayaan intelektual komunal ke kabupaten kota di Sumut ataupun dengan menyelenggarakan kegiatan seminar kekayaan intelektual komunal," kata Agustinus.

Ia menjelaskan sampai saat ini ada lima indikasi geografis di Sumut yang telah terdaftar yaitu Kopi Arabika Sumatera Mandailing, Kopi Arabika Simalungun dan beberapa yang lainnya. Sedangkan untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya selama tahun 2019 ada tiga kabupaten kota yang telah mendaftarkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya.

"Kabupaten Nias Selatan yang telah mendapat tiga sertifikat, Kabupaten Simalungun yang telah mendapatkan 12 sertifikat, dan Kabupaten Karo yang telah mendapatkan empat sertifikat," katanya.

(nat/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved