Anggota DPRD Medan Renville Naiputupulu Kecewa Sejumlah Dinas Terlambat dan Tak Hadir di Sosper

Anggota DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu mengaku kecewa atas ketidakhadiran Dinas Pendidikan.

Anggota DPRD Medan Renville Naiputupulu Kecewa Sejumlah Dinas Terlambat dan Tak Hadir di Sosper
Tribun Medan/Gita Tarigan
Anggota DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu saat sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 di Jalan Darusallam Gg. Sempurna Nomor 3 Kelurahan Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah. 

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu mengaku kecewa atas ketidakhadiran Dinas Pendidikan dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) penanggulangan kemiskinan di Kota Medan yang sudah tertuang pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 di Jalan Darusallam Gg. Sempurna Nomor 3 Kelurahan Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah.

Renville menyampaikan bahwa ini adalah sosialisasi yang kedua dan merasa begitu Kecewa karena tidak ada satupun perwakilan dari dinas pendidikan kota Medan yang hadir. Sementara itu perwakilan dinas sosial juga terlambat hadir padahal kata Renville kegiatan ini sangat membutuhkan dinas sosial, sebab dinilai lebih memahami solusi dari kendala dan keluh kesah masyarakat di lapangan.

"Ini yang sangat disayangkan, saya agak kecewa dari dinas sosial, karena mereka bertugas menanggulangi kemiskinan, tapi datangnya terlambat udah mau selesai baru datang. Sama Dinas Pendidikan yang berhubungan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) sama sekali tidak hadir perwakilannya. Yang datang cuman dari dinas kesehatan, tapi BPJS pun tidak ada yang datang ujarnya," ujarnya.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menjelaskan tujuan dilaksanakannya sosialisasi Perda, agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak dasar warga kurang mampu secara bertahap, sehingga dapat menjalin kehidupan yang layak.

Namun Sosper yang dihadiri lebih dari 200 warga tersebut berakhir kecewa, sebab dinas yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan masyarakat terlambat bahkan tidak hadir. Beberapa masyarakat juga mempertanyakan beberapa hal terkait kuota anggaran Bansos dan lainnya.

"Saya kan wakil rakyat berarti rakyat kan lebih tinggi daripada saya, tapi kenapa pada saat RDP di gedung dewan kalau kita panggil kadis-kadis itu mereka selalu datang, tapi pada saat ini yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang warga seperti anggap remeh mereka, kok rasanya sulit sekali mereka datang, itu kan perlu dipertanyakan juga," katanya.

Renville kemudian membandingkan kota Medan dan Tanggerang yang sejak lama telah memfokuskan anggaran ke bantuan sosial.

"Saya bandingkan dengan kota Tangerang untuk APBD itu anggarannya sudah mulai digeser difokuskan ke bantuan sosial. Itu karena untuk APBD infrastruktur misalnya pembangunan jalan atau paret mereka sudah seperti tidak ada lagi pembangunan, karena dari dulu hasil bangunan yang mereka capai itu kualitasnya bagus, jadi tidak bolak-balik dibangun, dibongkar, dibangun dibongkar jadi yang perlu itu hanya sekedar perawatannya makanya mereka sudah menggeser anggaran itu ke bantuan sosial langsung ke masyarakat," katanya.

Kekecewaannya bertambah tat kala tak ada konfirmasi apapun dari dinas terkait mengapa mereka tidak dapat menghadapi Sosper tersebut.

"Sebelum kita melakukan sosper, tiga hari sebelumnya resmi diundang itu dari staf kita di DPRD ke kantor walikota jadi kantor walikota yang berurusan mengundang semua OPD yang sudah kita undang. Tadi pun untuk mengingatkan saya kasih tahu juga OPD terkait dari WA, tapi ya gitulah," katanya.

Halaman
12
Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved