Ini Komentar IAP Sumut Sebut Terkait Penanganan Kawasan Kumuh

Kawasan padat penduduk di Medan seperti Medan sisi Timur, harus mendapat penanganan yang tidak hanya sebatas infrastruktur

Ini Komentar IAP Sumut Sebut Terkait Penanganan Kawasan Kumuh
TRIBUN MEDAN/GITA
ILUSTRASI sampah dan pengemis di Titi Gantung Medan, Selasa (25/2/2020). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Provinsi Sumut, Iswandani Lingga mengatakan kawasan padat penduduk di Medan seperti Medan sisi Timur, harus mendapat penanganan yang tidak hanya sebatas infrastruktur.

Kawasan Medan sisi Timur katanya merupakan kawasan dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kota Medan seperti Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Denai, sehingga ia menilai tempat tersebut memiliki permasalahan karakteristik kumuh tersendiri.

"Penanganan kumuh seharusnya tidak hanya disikapi dengan perbaikan fisik (kontruksi) jalan, saluran, sanitasi bahkan perbaikan rumah-rumah masyarakat. Tetapi harus dibarengi oleh perbaikan kebiasaan (habit) dalam aspek sosial ekonomi sebagai wujud persiapan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, peran masyarakat dalam penataan baik prapembangunan maupun pasca pembangunan, harus kretifitas di sana, harus ada rekayasa melalui intervensi pemerintah," katanya, Selasa (25/2/2020)

Ia mengatakan penanganan kawasan kumuh Kota Medan memang membutuhkan tempo yang lebih cepat, dan efesien sehingga pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan lebih terarah, dan terintegrasi.

"Seperti kawasan sekitar bantaran sungai emas (Parit Sulangsaling) di mana sungai ini menghubungkan enam kecamatan. Jika memungkinkan terjadi konsolidasi lahan dengan merubah tampilan bangunan sekitar bantaran disertai normalisasi atau naturalisasi, maka akan menciptakan jalur alternative yang hanya dapat dilalui oleh Sepeda," katanya

Hal tersebut, katanya selanjutnya dapat memberi dampak yang baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

"Efeknya apa, setiap segmen dapat dipergunakan oleh masyarakat menyewakan sepeda misalkan, selain akan mengurangi timbulan polusi akan menjadi kebiasaan baik bagi pengguna. Ini terjadi akan berdampak kepada tanggungjawab masyarakat dalam menjaga kebersihan disekitar sungai emas," katanya.

Hendra DS Sebut Penghargaan yang Diterima Wali Kota Medan Adalah Cambuk

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan aspek sosial ekonomi dalam penataan kawasan membutuhkan input yang jelas, seperti potensi masyarakat, program pemerintah yang dapat disinkronisasikan, dan penegakan peraturan yang ada.

"Kalau saat ini pemko sudah menyusu DED (Detail Engineering Design) dalam penanganan kawasan kumuh, berarti input yang dibutuhkan sudah jelas, nah kita tinggal melihat kegiatannya seperti apa," katanya.

Terkait Kementerian PUPR yang mengaku siap mengucurkan bantuan di tahun 2020 untuk membantu penanganan kawasan kumuh di kawasan Timur kota Medan, Iswan menghimbau agar pemko dapat melihat dan mengakumulasi pembuatan.

"Mengenai pembiayaan Pemko Medan diharapkan untuk dapat meilihat dan mengakumulasi pembiayaan-pembiayaan yang ada, baik nasional, daerah, maupun swasta. Dengan pembangunan berbasis kawasan prioritas akan menghasilkan pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna. Semoga Medan akan Menjadi Rumah Kita Bersama," katanya.(cr21/tribun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved