Keputusan Bupati Dairi Harus Disikapi dengan Bijak

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu belum lama ini memutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN). Belakangan, kebijakan itu menuai protes dari

Keputusan Bupati Dairi Harus Disikapi dengan Bijak
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Bupati Dairi Eddy Berutu tersenyum ditemui di kantornya, Jumat (31/5/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu belum lama ini memutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN). Belakangan, kebijakan itu menuai protes dari segelintir ASN lantaran merasa merugikan. Diam-diam, segelintir ASN terdampak kebijakan mutasi itu mengadu ke DPRD Dairi, hingga berujung pada rencana gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Menyikapi persoalan tersebut, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing meminta masyarakat bijak dalam melihat kebijakan yang diambil oleh Bupati Eddy. Kata Emrus, belakangan ini masyarakat dairi tengah digiring untuk menilai kebijakan mutasi yang dilakukan Eddy-Jimmy sarat KKN.

"DPRD itu isinya politikus semua. Aktor politik biasa membingkai situasi, dengan menciptakan opini publik, agar tujuannya tercapai. Mereka jago mengemas pesan dan momentum untuk memanipulasi persepsi publik. Masyarakat harus cerdas melihat 'permainan' ini," ujar Emrus kepada Tribun Medan via seluler, Senin (24/2).

Emrus mengatakan, kebijakan mutasi ASN oleh Bupati Eddy Berutu bisa dinilai lewat kaca mata awam. Begitu pula dengan keputusan menggelar RDP oleh DPRD Dairi.

"Lihat, kebijakan pemerintah apakah untuk kesejahteraan rakyat kah? Apakah tidak menabrak ketentuan kah? Apakah untuk menggenjot kinerja kah?," kata Emrus.

"Lalu, agenda RDP itu, apa ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat kah? Atau, karena agenda politik atau sekadar mendongkrak popularitas?," sambungnya. Menurut Emrus, sikap DPRD Dairi yang begitu reaktif, dengan memutuskan menggelar RDP segera setelah menerima aduan ASN korban mutasi, karena diduga memang punya agenda tertentu. Ia malah curiga, agenda RDP tersebut bukan ide mayoritas fraksi di DPRD Dairi.

"Bisa saja, kebijakan mutasi ini sengaja di-sounding ke ruang publik oleh fraksi tertentu," ucap Emrus. Ia berharap, masyarakat tidak terbuai dengan situasi politik itu, seraya ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah.

"Saya punya ikatan emosional dengan Dairi, karena kampung kakek saya di Buluduri, Kecamatan Lae Parira. Saya mengikuti dinamika politik di Dairi setiap saat, dan saya kira hal yang wajar seorang Bupati merombak kabinetnya," pungkas Emrus. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Dairi, Halvensius Tondang membenarkan pihaknya berencana menggelar RDP.

"Iya, benar. Tadi saya lihat di grup persidangan, undangan sudah ditandatangani ketua. Dilaksanakan hari Rabu tanggal 26 Februari 2020," ujar Halvensius.(cr16)

Penulis: Dohu Lase
Editor: Ismail
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved