Breaking News:

DPRD Medan Gelar FGD: Masih Banyak Hasil Reses Tak Diakomodir dengan Baik

DPRD Kota Medan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang pokok-pokok pikiran (Pokkir) DPRD Medan

TRIBUN MEDAN/GITA
KETUA DPRD Kota Medan Hasyim SE saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) tentang pokok-pokok pikiran (Pokkir) DPRD Medan di Hotel Emerald Garden, Jalan KL Yos Sudarso Medan, Selasa (3/3/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN -  DPRD Kota Medan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang pokok-pokok pikiran (Pokkir) DPRD Medan di Hotel Emerald Garden, Jalan KL Yos Sudarso, Medan, Selasa (3/3/2020). FGD ini sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan, forum ini dibuat guna menampung seluruh ide dan gagasan serta masukan konstruktif yang ditampung lewat reses anggota DPRD.

Dengan demikian, seluruh aspirasi masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti dan terealisasi.

"Seluruh ide dan gagasan serta sumbangsaran anggota dewan dapat dituangkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Medan Tahun 2021. Artinya seluruh ide yang dituangkan lewat e-Pokkir nantinya akan menjadi skala prioritas guna perumusan dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Medan," katanya.

Anggota DPRD Medan: Belum Ada yang Lapor Soal PD Pasar

Meski demikian, kata Hasyim saat penyusunan e-Pokkir perlu dipilih dan dipilah agar tidak terjadi over lapping atau tumpang tindih dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Ranwal RKPD.

"Guna mencapai tujuan dan merealisasikan FGD, sangat diperlukan sinergi, kolaborasi, diskusi dalam memberikan masukan masukan yang positif dan kostruktif," katanya.

Ia menjelaskan, pokok pikiran ini menjadi penting untuk laksanakan sebab katanya selama ini banyak reses DPRD yang tidak diakomodir oleh Pemko Medan.

"Karena selama ini aspirasi yang ada kita hanya menitipkan ke pemerintah kota, melalui musrembang. Banyak reses-reses kita yang selama ini tidak diakomodir dengan baik. Reses tidak diakomodir karena kita tidak memasukkan kegiatan ke Pemko Medan melalui sebuah dokumen perencanaan yang sesungguhnya telah kita miliki yaitu pokok-pokok pikiran," katanya.

Ia mengatakan selama ini merumuskan pokok-pokok pikiran DPRD telah lama diperbincangkan, sebab anggota DPRD memiliki hak untuk membuat pokok pikiran.

"Begitu banyak aspirasi dari masyarakat. Sebanyak 90 persen tertampung dari Musrembang. Sementara dari DPRD bahkan dari aplikasi yang ada, hanya sekitar 47 sampai 50 kegiatan saja. Sementara dari Pemerintah Kota ada puluhan ribu kegiatan. Padahal kita punya hak yang luar biasa, punya hak regulasi, ketik palu, mengawasi, tetapi tidak ada kegiatan yang masuk dari kita, dan ini selalu menjadi diskusi kita," katanya.

Hal tersebut, katanya dikarenakan mereka tidak melewati alur yang seharusnya. Ia menjelaskan bahwa rancangan APBD memiliki dua alur yakni Musrembang dan Pokkir.

"Karena memang kita tidak melalui sebuah alur yang telah diberikan ke kita. Hari ini kita coba alur itu. Sesungguhnya rancangan APBD ini dua alur yakni Musrembang dan e-Pokkir. Jadi bagaimana kita mengelaborasi pokok-pokok pikiran DPRD kita awali dengan FGD. Darimana sumber kita membedah ini kita coba buka kembali alur reses," katanya.(cr21/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved