Breaking News:

Dikritik Soal Kinerja, Begini Tanggapan Kadis PKPPR Benny Iskandar

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Antonius Tumanggor menyampaikan kritik terhadap kinerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang.

TRIBUN MEDAN/GITA
KEPALA Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Antonius Tumanggor menyampaikan kritik terhadap kinerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan.

Kritiknya, dinas ini dianggap kurang sigap menangani beberapa bangunan yang melakukan pelanggaran di Medan.

Kepala Dinas PKPPR, Benny Iskandar menjelaskan bahwa penindakan adalah kewenangan Satpol PP, sementara pengawasan dan peringatan ada di Dinas PKPPR.

Ia mengatakan, ada baiknya mengecek terlebih dahulu berapa banyak bangunan yang melanggar aturan dan sudah diberi peringatan oleh Dinas PKPPR serta berapa jumlah yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP.

"Perlu dipahami,  bahwa penindakan ada di Satpol PP, sedangkan pengawasan dan peringatan benar ada di kami. Tapi harus dicek dulu berapa yang sudah kita peringati dan minta ke Satpol PP untuk menindak dan berapa yang sudah ditindak mereka," katanya.

DPRD Kabupaten Sambas Minta Masukan Pengelolaan CSR Ke Pemko Medan

Terkait pegawai yang disebut minim, Benny menjelaskan bahwa sejauh ini aparat Pemko ada yang bertugas mengawasi Perda.

Ia mengatakan petugas yang banyak pun haruslah diseimbangkan dengan lingkungan yang mendukung pula.

"Di dinas memang sedikit, tapi di kecamatan dan kelurahan ada aparat Pemko yang juga bertugas mengawasi Perda. Namun seandainya banyak pegawai kalau armada tidak ada dan surat peringatan tidak ditindak, akhirnya ya nggak efektif juga," katanya.

Ia mengatakan saat ini kendaraan yang dimiliki dinas hanya lima mobil.

Meski demikian pada 2019 Benny mengaku Dinas PKPPR sudah memberi peringatan pada 900 bangunan yang menyalahi aturan.

"Kendaraan kita hanya lima mobil patroli dan ada yang buatan tahun 2002. Apakah 900 peringatan tahun 2019 dinilai tidak cukup? Berapa yang ditindak? Apakah dosa hanya di PKPPR? Silahkan dicek datanya," katanya.(cr21/tri bun-medan.com)

Penulis: Gita Nadia Putri br Tarigan
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved