Breaking News:

Wali Kota Medan Diadili

Dugaan Suap Jabatan Wali Kota Medan Mulai Disidangkan, Ini Rincian Jumlah Uang dari Kepala Dinas

Sidang perkara dugaan suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang menerima uang Rp2,1 M dari sejumlah Kadis mulai disidangkan hari ini, Kamis(5/3/2020)

TRIBUN MEDAN/ALIF
SIDANG perkara dugaan suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang menerima uang Rp 2,1 M dari sejumlah Kadis di lingkungan Pemko Medan, hari ini, Kamis (5/3/2020) disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang perkara dugaan suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang menerima uang Rp 2,1 M dari sejumlah Kadis di lingkungan Pemko Medan, hari ini, Kamis (5/3/2020) disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan.

Eldin menjadi OTT KPK sejak 15 Oktober 2019 lalu bersama-sama dengan Isa Ansyari selaku Kadis PU Pemko Medan.

Dirinya ikut terseret pusaran kasus tersebut karena telah menerima uang Rp450 juta dari Isa Ansyari melalui Kasubbag Protokoler Pemko Medan.

Selain Isa, dalam sidang dakwaan, terdengar ada 20 nama Kadis lain yang disebutkan Jaksa KPK, Iskandar Marwanto.

"Seluruh kepala dinas tersebut diangkat pada periode 2016-2021 dan diangkat oleh Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin, karena jabatannya memperoleh manfaat dari mengelola anggaran di satuan kerjanya masing-masing," ucap Jaksa KPK, Iskandar Marwanto.

 Jaksa mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Wali Kota Medan, dirinya dibantu oleh Samsul Fitri selaku Kasubbag Protokol yang bertugas mengurusi agenda kegiatan Wali Kota Medan.

Selain itu, sejak pertengahan bulan Juli 2018, dirinya mulai memberikan kepercayaan kepada Samsul Fitri untuk mengelola anggaran kegiatan Wali Kota yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran kegiatan Wali Kota yang tidak ada dalam APBD (non budgeter).

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang tidak ada dalam APBD tersebut, Samsul Fitri ditunjuk untuk meminta uang kepada Kepala OPD di Lingkungan Pemko Medan guna mencukupi kebutuhan tersebut.

"Pada Juli 2018, terdakwa Dzulmi Eldin menerima laporan dari Samsul Fitri tentang dana yang dibutuhkan untuk keberangkatan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Tarakan Kalimantan Utara sejumlah Rp200 juta, namun yang ditanggung oleh APBD tidak mencapai jumlah tersebut," ujar Jaksa.

Kemudian terdakwa Dzulmi Eldin memberikan arahan untuk meminta uang kepada para Kepala OPD, kemudian Dzulmi Eldin membuat catatan para Kepala OPD yang akan dimintai uang dengan jumlah yang mencapai Rp240 juta.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved