Breaking News:

Sekda Kota Medan Benarkan Banyak Pengusaha yang Ogah Pasang Tapping Box, ini Alasannya

Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al Rahman membenarkan, banyak pengusaha ataupun pelaku usaha di kota Medan yang enggan memasang tapping box.

TRIBUN MEDAN/GITA
SEKRETARIS Daerah Kota Medan, Wirya Al Rahman (kiri) 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al Rahman membenarkan, banyak pengusaha ataupun pelaku usaha di kota Medan yang enggan memasang tapping box.

Dikatakannya para pelaku usaha yang tidak mau dipasang tapping box dengan berbagai alasan seperti masalah teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan lainnya.

Wirya membenarkan bahwa Peraturan Walikota (Perawal) yang mengharuskan setiap unit usaha di Medan memasang tapping box memang belum ada.

"Perwal tentang tapping box memang belum ada. Cuma perlu diketahui kalau ketentuan peraturannya bahwa pembayaran pajak wajib berdasarkan transaksi real. Nah supaya bisa terjadi transaksi real, kan harus pakai tapping box," katanya, Kamis (12/3/2020).

Ia mengatakan tapping box yang sudah dipasangkan di sejumlah unit usaha di Medan, dipastikan masih tetap terpantau dengan baik.

"Tapping box yang dikasih oleh Bank Sumut semua terpasang sampai saat ini. Cuma biasalah, namanya pengusaha, kalau bisa menghindar ya menghindar. Cuma kita paksa. Kita kerjasama dengan KPK bagian pencegahan korupsi," katanya.

Ia mengatakan melalui alat tersebut tidak ada kesempatan bagi pelaku usaha untuk menggelapkan pajak.

"Memang dengan alat itu, mereka nggak bisa apa-apa. Kalau dia copot diam-diam di sini kan ada monitor. Nah ada pemberitahuan disini dan kita bisa cek ke lapangan apakah karena listrik yang mati atau karena internet? Ya kalau dia mencabut itu dengan kesengajaan, maka dia akan ditindak melalui Satpol PP," tuturnya.

Pelaku Usaha di Medan Ogah Pasang Tapping Box, Korsubgah KPK Terheran-heran

Saat ditanya apakah Pemko dapat mengumumkan secara transparan berapa pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha di Medan, Wirya mengatakan bisa saja.

"Boleh kita mengumumkan pajak pengusaha itu berapa saja yang sudah membayar. Saya sudah minta dibuat database karena itu sifatnya transparan. Kalau di perizinan terpadu kan kami beberkan itu realisasi PAD. Di website saja bisa kalian buka," tuturnya.(cr21/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved