Pilkada Tanpa Isu SARA Menuju Sumut Bermartabat

Pilkada serentak di Sumatera Utara rencananya akan diselenggarakan pada September 2020. Diharapkan, pilkada kali ini tanpa isu SARA

Internet
Pilkada bukanlah perang. Stop memainkan isu SARA 

MEDAN,TRIBUN-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara rencananya digelar pada September 2020 mendatang. Sejak awal Januari kemarin, ingar bingar dukung mendukung terhadap sosok tertentu kian terasa. Di Kota Medan misalnya, sudah muncul beberapa nama tokoh. Mereka diantaranya incumbent, Akhyar Nasution (Plt Wali Kota Medan), Salman Alfarisi, dan Bobby Nasution, yang tak lain menantu Presiden RI Joko Widodo. Melihat peta politik saat ini, ada kemungkinan suami Kahiyang Ayu itu bakal didukung semua partai (kecuali PKS, PAN dan Gerindra). Sebab daya tarik Bobby sebagai menantu Presiden menjadi nilai plus untuk pencalonan perdananya kali ini.

Jika saja semua partai politik (parpol) berlabuh mendukung Bobby termasuk PDI Perjuangan (PDI P), barangkali nasib incumbent Akhyar Nasution bakal tak jauh beda dengan mantan Gubernur Sumatera Utara, T Erry Nuradi. Saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2018 lalu, T Erry Nuradi yang merupakan mantan Bupati Serdang Bedagai itu harus rela tidak mencalonkan diri karena ditinggal sejumlah parpol. Bahkan, partainya sendiri Nasional Demokrat (NasDem) menyerahkan mandat kepada pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, karena pasangan ini dianggap mampu mengubah wajah Sumatera Utara menjadi lebih baik kedepan.

Namun begitu, setiap prediksi yang ada soal Pilkada Kota Medan kali ini bisa saja berubah sewaktu-waktu. Sebab politik itu dinamis. Bisa saja nanti Boby disandingkan dengan Akhyar sebagaimana pernyataan Ketua DPD PDI P Sumut, Japorman Saragih. Katanya, di satu sisi Akhyar itu adalah kader. Di sisi lain, DPD PDI P Sumut tertarik mendukung Bobby. Lantas, apakah keduanya bakal disandingkan pada Pilkada Kota Medan 2020, Japorman mengatakan semua keputusan ada di tangan Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri. Jika nanti pimpinan pusat memberi sinyal untuk menyandingkan keduanya, maka instruksi tersebut akan dijalankan. Namun, jika nanti sinyal yang diberikan hanya untuk mendukung satu calon saja, maka dengan berat hati DPD PDI P Sumut turut menjalankan amanat tersebut.

"(Keputusan) itu hanya ibu ketua umum bersama DPP. Jadi semua tahapan-tahapan sudah dilalui oleh Mas Bobby begitu juga Pak Akhyar. Jadi finalnya ada di DPP, kita hanya berdoa saja," kata Japorman, Kamis (12/3/2020) di Kantor DPD PDI P Sumut Jalan Jamin Ginting, Medan. Karena dukungan DPD PDI P Sumut masih samar-samar, Akhyar pun jauh-jauh hari sudah membangun komunikasi politik dengan partai lain. Sebut saja dengan PPP Kota Medan. Pada hari lahir (harlah) ke 47 tahun PPP yang diadakan di Hotel Garuda Plaza, Jumat (31/1/2020) lalu, 10 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Kota Medan menyatakan dukungan kepada Akhyar.

“Kota yang harus dipimpin oleh orang yang memiliki pengalaman dalam bidang organisasi, pengalaman keilmuan, pengalaman pengabdian dan pengalaman dalam mengambil keputusan. Itu kami lihat ada di Akhyar," kata Zulham, Koordinator PAC PPP Dapil V yang meliputi Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Tuntungan, Medan Selayang, dan Medan Sunggal. Tidak hanya dari PPP saja, dukungan serupa juga datang dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI P se-Kota Medan. Mereka menyatakan sikap lebih mendukung Akhyar, ketimbang Bobby. 

Walau begitu, soal dukung mendukung ini PKS dan Gerindra justru lebih tegas. Kedua partai oposisi yang pada Pilpres 2019 lalu bersatu untuk memenangkan Prabowo Subianto itu mengusung kadernya sendiri. Untuk PKS, mereka mengusung Salman Alfarisi karena dianggap memiliki track record yang mumpuni. Soal siapa wakil Salman pada pilkada kali ini, Ketua DPP PKS, Tifatul Sembiring belum membeberkannya. PKS mengaku masih menimang-nimang sejumlah nama, termasuk berupaya merayu PAN agar syarat dukungan bisa terpenuhi.

Sementara untuk Gerindra, ada tiga nama yang sempat diusung. Tapi mereka menitikberatkan pilihan pada kadernya, yakni Ihwan Ritonga. Soal siapa calon wakil yang bakal mendampingi Ihwan jika nantinya direstui oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, itu juga masih samar-samar. Alih-alih mencari wakil dari partai lain, Ihwan bisa saja disandingkan dengan Bobby. Tapi siapa yang jadi nomor satu, tentu itu akan diputuskan dalam “makan malam” bersama yang diselenggarakan masing-masing parpol.

Jika di Kota Medan nama calon sudah mulai mengerucut, lain halnya di Kota Pematangsiantar. Di sana sejumlah tokoh masih malu-malu. Dari berbagai pemberitaan yang ada belakangan ini, beberapa nama tokoh yang mencuat diantaranya Asner Silalahi. Dikabarkan, pejabat Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini akan bersanding dengan Susanti Dewani, dokter yang pernah bertugas di RSUD Djasamen Saragih. Selain Asner, ada juga Ismail Sikumbang. Sosok pengusaha ini digadang-gadang berdampingan dengan Binsar Situmorang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara. Baik Asner maupun Ismail, keduanya sama-sama mendaftar ke Partai Demokrat belum lama ini. Lalu bagaimana dengan incumbent Hefriansyah Noor. Barangkali nasib Hefriansyah bisa saja seperti Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Sebab Hefriansyah belum lama ini dimakzulkan oleh DPRD Kota Pematangsiantar, karena sejumlah kebijakannya dinilai kerap merugikan daerah. Karena DPRD ramai-ramai ingin memakzulkan Hefriansyah, barangkali sejumlah partai politik akan menjauh untuk mendukung dirinya. Otomatis, jika tidak ada dukungan parpol, maka Hefriansyah dipastikan akan menjadi penonton pada pesta demokrasi tahun ini.

Dari berbagai prediksi dan informasi tersebut, hal yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana proses pilkada kedepan bisa berjalan dengan lancar dan damai. Sebab sebagaimana kebiasaan dalam setiap momen pilkada, kerap kali muncul isu-isu tak sedap dari sejumlah elit politik. Satu di antara isu yang sering dicuatkan adalah masalah sentimen suku, agama, ras dan antara golongan (SARA). Di Kota Medan misalnya, kasus semacam ini sebenarnya pernah terjadi pada pilkada tahun 2010 silam. Saat itu Sofyan Tan yang bersanding dengan Nelly Armayanti pernah didera isu SARA saat berhadapan dengan pasangan Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin. Secara kasat mata, isu SARA ini memang sulit dibuktikan. Tapi di kalangan masyarakat bawah, isu SARA ini menggelinding bak bola salju. Orang-orang dipaksa percaya, bahwa ketika dipimpin oleh sosok dari bukan kalangan sendiri, maka kebijakan yang lahir juga dikhawatirkan tidak akan berpihak kepada masyarakat luas.

Tidak hanya Pilkada Kota Medan saja sebenarnya. Pada pemilihan presiden (Pilpres) kemarin juga demikian. Bahkan, saat Pilpres lalu isu yang paling menonjol adalah soal agama. Tak jarang, tudingan-tudingan sesat menyesatkan menyebar bak kanker ganas di laman media sosial, mulai dari grup WhatsApp, Facebook hingga Twitter. Dari sebaran informasi bernada provokasi itu, kerap pula menimbulkan kegaduhan yang tak berujung. Orang-orang yang tadinya mungkin saja bersahabat, terbelah karena hanya berbeda pilihan. Mirisnya, para pengguna media sosial ini terang-terangan menuding mereka yang tak sepaham dengan label kafir. Padahal belum tentu pula orang-orang yang melemparkan tudingan kafir itu paham betul soal agama. Jangankan bicara mengenai syariat dan segala macamnya, barangkali, mereka yang terlanjur melontarkan tudingan-tudingan kafir, sesat dan sebagai macamnya itu jarang pula beribadah. 

Halaman
123
Penulis: Array A Argus
Editor: Azis Husein Hasibuan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved