JOKOWI Tegaskan Polri Lakukan Tindakan Tegas bagi Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB meliputi paling sedikit tiga kegiatan yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
ILUSTRASI - Pengendara menggunakan masker saat melintas di kawasan Jalan Balai Kota Medan, Senin (30/3/2020). Pemerintah terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi aktivitas diluar ruangan dan bila beraktivitas diluar ruangan agar selalu menggunakan masker untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona dan penyakit lainnya. 

PSBB merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Pasal 59, dengan tujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

PSBB meliputi paling sedikit tiga kegiatan yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

TRI BUN-MEDAN.com - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam mengatasi pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam video conference dari Istana Bogor, Selasa (31/3/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.

Terkait keputusan tersebut, Presiden Jokowi lalu menginstruksikan kepada Polri untuk menerapkan langkah hukum untuk siapapun yang melanggar aturan.

"Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai UU," kata Presiden Jokowi.

Jokowi lalu menyebutkan, payung hukum yang digunakan untuk penerapan PSBB ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Selain itu, Jokowi juga sudah meneken Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Menurut Jokowi, penegakan hukum bagi mereka yang melanggar aturan perlu dilakukan agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan berhasil.

"Yaitu mencegah meluasnya wabah Covid-19," ujarnya.

Selain menerapkan PSBB, Jokowi juga menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Status ini ditetapkan lewat keputusan presiden (keppres) yang juga sudah ditandatangani. (*)

Maksud Pembatasan Sosial Berskala Besar, Kebijakan yang Diterapkan Jokowi untuk Atasi Virus Corona

Demi mengatasi dampak penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Tanah Air, pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masyarakat dan bukan karantina wilayah.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (31/3/2020), setelah diputuskan di dalam rapat kabinet terbatas.

"Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan kepala daerah," ucap Jokowi.

Presiden menjadikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan ini.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga akan menerbitkan PP tentang PSBB dan Keppres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut.

Halaman
123
Editor: Randy P.F Hutagaol
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved