Alasan Pembebasan 30.000 Narapidana, Terkait Corona, Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, dan Penghematan

KEMENTERIAN Hukum dan HAM membebaskan 30.000 narapidana dan anak melalui asimilasi serta hak integrasi

Capture Youtube KompasTV
Menkumham Yasonna Laoly memberikan pernyataan terkait pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, Selasa (28/1/2020). Sekitar 30 ribu narapidana termasuk napi korupsi dan narkotika dibebaskan untuk mencegah penyebaran Virus Corona di lingkungan lapas. Yasonna bebaskan dengan syarat. (Capture Youtube KompasTV) 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

TRIBUN-MEDAN.Com -  KEMENTERIAN Hukum dan HAM membebaskan 30.000 narapidana dan anak melalui asimilasi serta hak integrasi terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona (COVID-19).

Terkait asimilasi tersebut, sebanyak 44 napi yang ada di Lapas Terbuka 2B Kendal, Jawa Tengah, kini telah dibebaskan.

Akibatnya, lapas kosong. Sebab, semua napi memenuhi syarat untuk bebas.

Menurut Kepala Lapas Terbuka 2B Kendal, Rusdedy, napi yang ada di lapas itu semuanya ada 44 orang.

Sejak Kamis (2/4/2020), semua napi dibebaskan karena sudah menjalani dua per tiga menjalani masa tahanannya.

Meskipun mereka bebas, tambah Rusdedy, para napi tidak boleh keluar rumah.

Jika mereka melakukan pelanggaran hukum, surat kebebasannya akan dicabut.

“Surat perjanjian itu sudah ditandatangani bersama,” kata Rusdedy, Jumat (3/4/2020).

Kasus napi penghuni Lapas Terbuka 2B Kendal hampir semuanya kasus pidana ringan seperti misalnya pencurian, perjudian, penipuan, dan lainnya.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved