TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemko Medan telah menyiapkan 14 hektar lahan untuk penguburan korban yang terjangkit  virus Corona atau Covid-19.

Namun hal tersebut dinilai cukup aneh oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan.

Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak mengatakan, Pemko Medan lebih siap untuk menguburkan dibanding pencegahan.

“Masuk zona merah corona atau Covid-19 dan siapkan 14 hektar lahan untuk penguburan korban, Medan lebih siap menguburkan daripada pencegahan," kata Maswan Tambak, Sabtu (4/4/2020).

Menurut Maswan, penyediaan pemakaman tersebut adalah bentuk kegagalan pemerintah kota Medan dikarenakan bukan mencari jalan keluar.

"Penyediaan lahan ini didasari adanya kasus penolakan pemakaman jenazah positif Covid-19 oleh warga. Berdasarkan hal tersebut kami menilai tindakan tersebut merupakan kegagalan pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa prosedur penanganan korban Covid-19 telah sesuai," ujar Maswan.

Ia berandai-andai, bila saja Pemko Medan dalam hal ini berhasil meyakinkan masyarakat dan memberikan informasi yang cukup tentu penolakan tersbut tidak akan terjadi.

• SUASANA MENCEKAM, Detik-detik Warga Lempar Batu ke Petugas Pemakaman Jasad Terinfeksi Covid 19

"Di sisi lain, apabila pemerintah tidak meyakinkan kepada masyarakat, tentu apabila ada penolakan-penolakan berikutnya itu akan sangat memberikan dampak negatif bagi keluarga yang ditinggalkan. Kalau memang prosedurnya sesuai dengan SOP tentu kan tidak akan menularkan," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu berlebihan dalam mengambil sikap. Di mana tindakan yang ambil oleh Pemko Medan akan meresahkan masyarakat. Dan areal seluas itu akan menimbulkan mindset yang tidak baik dalam masyarakat.

Dikatakannya, terkait pemakaman jenazah korban Covid-19 pemerintah tetap harus terlibat aktif tapi tidak harus menyediakan lahan seluas 14 hektar yang kemudian harus dikerjakan dari awal karena hal itu hanya akan membuat keresahan masyarakat. 

"Lahan seluas itu seolah akan banyak korban yang meninggal. Pemakaman dapat dilakukan di tempat pemakaman umum di mana domisili korban dengan standart dan metode yang berbeda diiringi penjelasan kepada masyarakat. Jangan sampai di akhir hayatnya korban dan keluarga korban mengalami diskriminasi," jelasnya.