Sekolah Diliburkan, Wakil Ketua DPRD Medan Minta Penggunaan Dana BOS Dipantau

TRI BUN-MEDAN.com - Wakil Ketua DPRD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor meminta Plt.Wali Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan melakukan pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama Covid-19.

Alasannya, apabila sekolah diliburkan, maka biaya operasional untuk listrik, air maupun peralatan lainnya juga akan berkurang.

"Di tengah permasalahan yang terjadi akibat Covid-19, bahwa dampak dilakukannya pembatasan aktivitas di luar rumah, telah menimbulkan gejolak perekonomian di masyarakat, terutama warga miskin dan kurang mampu. Sehingga diperlukan kebijakan seluruh lembaga pendidikan termasuk sekolah untuk memberikan perhatiannya kepada siswa dengan membantu meringankan beban orangtua dengan meringankan uang sekolah, sesuai kemampuan pihak yayasan sekolah," katanya, Rabu (8/4/2020)

Ia mengatakan sebelum wabah Covid-19, masih ada sekitar 12 persen orangtua siswa masih tersendat membayar uang sekolah di swasta.

"Ini hasil kunjungan saya saat itu ke sekolah-sekolah, dimana kepala sekolah juga mengaku masih ada orangtua yang tersendat membayar uang sekolah, apalagi saat sekarang ini, mungkin akan bertambah," katanya.

Sebelumnya, politisi Partai NasDem meminta agar pihak yayasan sekolah memberikan keringanan uang SPP bagi orangtua siswa yang terdampak Covid 19, khususnya sekolah swasta.

Ternyata usul tersebut mendapat respon positif dan sudah diindahkan oleh Sekolah Methodist 5 dengan memberikan potongan uang sekolah sebesar 25 persen selama dua bulan.

Meski demikian, Antonius menegaskan membantu bukan berarti menggratiskan siswa dan mengabaikan para guru di sekolah.

Untuk itu, ia berharap kebijakan yang telah dilakukan oleh sekolah Methodis 5 Medan, dapat ditiru oleh pihak sekolah lainnya di kota Medan.

"Orangtua juga tidak ingin mendapat keringanan jika memang mampu, namun covid-19 merupakan bencana secara nasional dan dunia, sehingga perlu semua elemen masyarakat saling bekerja sama," katanya

Sementara itu, sekolah swasta lainnya terlihat belum memberlakukan pemotongan uang sekolah.

Wakil Bendahara Yayasan Don Bosco Medan Sari Monang Sihombing, mengaku belum mengeluarkan kebijakan untuk memberikan diskon uang sekolah bagi murid yang ada di Kota Medan, di bawah Yayasan Don Bosco.

Ia mengatakan, sampai saat ini Yayasan Don Bosco Medan masih melakukan subsidi silang terhadap beberapa sekolah katolik di luar Kota Medan. Pun demikian dia tetap menunggu keputusan dari pihak yayasan.

"Untuk saat ini, kita belum ada melakukan penurunan atau memberi diskon bagi siswa. Namun, kebijakan tentunya ada di tangan Yayasan Don Bosco, jadi kita juga prihatin atas permasalahan yang saat ini terjadi, nantilah jika ada keputusan dari yayasan akan kami kabari," ujarnya.

Sementara itu, mewakili sekolah Yayasan Katolik SMA Santo Thomas 2 Medan, Nelson Nababan mengaku belum ada menerima surat atau instruksi dari yayasan, untuk melakukan penurunan uang SPP bagi murid untuk membantu orangtua siswa yang kurang mampu atau yang terdampak Covid-19.

"Secara pribadi, saya juga merasakan dampak tersebut. Sebab, aktivitas belajar dan mengajar menjadi terganggu. Untuk membantu orangtua siswa yang kurang mampu terutama pengurangan.uang sekolah kalau saya diminta tentunya saya lakukan secara pribadi, namun untuk dari sekolah, kita masih menunggu perintah dari yayasan," katanya.

(cr21/tri bun-medan.com)