Breaking News:

Plt Kadis PUPR Madina Dituntut 2 Tahun Penjara, Korupsi Proyek Taman Raja dan Tapian Siri

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Syahruddin (46) dituntut dengan hukuman 2 tahun

TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP
Terdakwa Syahruddin dan Nazaruddin (pojok kanan bawah) dan Lianawaty (kiri bawah) menjalani sidang tuntutan lewat video conference, Kamis (16/5/2020). 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Syahruddin (46) dituntut dengan hukuman 2 tahun penjara.

Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan objek wisata Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri Syariah (TSS).

Dalam perkara ini, Syahruddin tidak sendirian. Terdapat dua orang terdakwa lain, yakni Lianawaty Siregar dan Nazaruddin Sitorus selaku PPK.

"Meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menghukum terdakwa Syahruddin dengan pidana 2 tahun penjara dengan dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 48.400.000," tuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurul Nasution, di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (16/4/2020).

Sedangkan dua terdakwa lainnya yakni Lianawaty Siregar dan Nazaruddin Sitorus selaku PPK dituntut masing-masing dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara serta dibebankan uang denda sebesar Rp 100 juta. Pasal yang dilanggar sama dengan terdakwa Syahruddin.

Menurut Jaksa, perbuatan ketiga terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah pembacaan tuntutan, Majelis Hakim yang diketahui Mian Munte meminta penasihat hukum ketiga terdakwa untuk menyusun nota pembelaan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum perkara ini bermula pada akhir tahun 2015. Saat itu, Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution memerintahkan Syahruddin selaku Plt Kadis PUPR untuk memobilisasi alat berat milik Dinas PUPR Madina yakni berupa alat berat dump truk, ekskavator, beco loader untuk melaksanakan pembersihan lokasi atau land clearing di lokasi TSS dan TRB.

"Sedangkan terdakwa Lianawaty Siregar dan Nazaruddin Sitorus ditugaskan untuk menetapkan rencana pelaksanaan barang dan jasa yang meliputi diantaranya, menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa," kata Jaksa.

Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kab. Madina TA 2016 tersebut diantaranya pekerjaan pembangunan pos penjagaan di Komplek Perkantoran Payaloting TA 2016, dengan pagu anggaran sebesar Rp 200 juta pelaksana CV Anak Ranto dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.950.000.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved