Breaking News:

Disdik Samosir Berlakukan Tes IQ untuk Pelajar SMP

Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir membuat kebijakan bahwa pelajar tingkat SMP diwajibkan mengikuti test IQ.

TRIBUN MEDAN/Ist
Kadisdik Samosir Rikardo Hutajulu (baju kotak-kotak) dan Bupati Samosir Rapidin Simbolon bersama para peserta didik di Samosir beberapa waktu lalu. 

TRI BUN MEDAN.COM, SAMOSIR - Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir membuat kebijakan bahwa pelajar tingkat SMP diwajibkan mengikuti test IQ.

Kebijakan ini mendapat beragam tanggapan bagi sejumlah orangtua pelajar SMP. Ada yang setuju dan tak sedikit pula yang keberatan.

Kepala Dinas Pendidikan Samosir Rikardo Hutajulu menyampaikan, kebijakan tersebut memiliki tujuan yang positif.

Ia menyebut kebijakan itu bukanlah untuk kepentingan pribadinya.

"Khususnya kelas VII, direncanakan akan mengikuti Test IQ, dengan biaya Rp 100 ribu per orang dari alokasi dana biaya operasional sekolah (BOS) TA 2020," kata Rikardo di Samosir, Senin (20/04/2020).

Selain mengikuti tes IQ, sambung Rikardo, pelajar SMP juga diharuskan melaksanakan kegiatan kesadaran hukum oleh Kejaksaan dengan biaya bervariasi.

Test IQ itu, menurut dia, penting dilakukan agar siswa SMP di Samosir bisa bersaing di olimpiade pelajar tingkat provinsi maupun Nasional.

"Tes IQ, sangat perlu mengingat selama ini Samosir pada umumnya belum pernah berhasil mengikuti olimpiade tingkat Provinsi dan Nasional," kata Hutajulu menambahkan keterangannya.

Menurutnya, dengan tes IQ maka akan ditemukan siswa-siswi yang berpotensi pada bidang studi Matematika, IPA dan bakat lainnya. Sehingga siswa akan lebih berhasil pembelajarannya.

Selama ini, pelaksanaan IPA Club/Mat Club dianggap belum mampu melahirkan siswa yang berpotensi berhasil di Olimpiade tersebut, karena pemilihan pesertanya masih manual.

Rikardo meyakini praktik ini nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Samosir.

Kemudian kepada peserta didik juga diberikan kesadaran hukum menambah pengetahuan masing-masing.

"Narasumber langsung adalah Aparatur Penegak Hukum (APH) hal ini kita lakukan bahwa pengetahuan hukum ini perlu diketahui seluruh warga sekolah. Sehingga ke depan tidak terjerat degan hukum," sebutnya.

(Jun-tri bun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved