Breaking News

Pembagian Tak Merata, Gubernur Sumut Minta Pengunaan Data Saat Penyaluran Bantuan

Penggunaan data penerima sembako dilakukan agar tidak menjadi masalah baru bagi pemerintah melaporkan pengelolaan keuangannya.

Penulis: Satia | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (tengah) didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin Siregar (kiri) dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadhilah (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan simulasi 'Tactical Floor Game' di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4/2020).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta kepada kabupaten dan kota melakukan pendataan saat membagikan bantuan kepada masyarakat.

Hal ini dikatrenakan dirinya melihat adanya pembagian sembako tidak merata kepada masyarakat.

"Melakukan pendataan untuk pemberian sembako ini. Saya melihat pemberian bantuan jaring pengaman sosial, berupa logistik, diterima berlebihan oleh satu orang," katanya saat ditemui di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis (23/4/2020).

Mantan Pangkostrad ini berharap, pembagian sembako dilakukan secara door to door dengan mendatangi langsung dari rumah ke rumah untuk bantuan ini.

Bukan China, Dua Negara Inilah yang Paling Efektif Tangani Covid-19, Ini Penelitian China Amerika

Nantinya, diharapkan Kepala Lingkungan (Kepling), kepala dusun, tokoh pemuda dan pemuka agama melakukan kontrol terhadap pembagian sembako ini.

"Saya berharap dilakukan door to door, melalui Kepling, tokoh pemuda dan agama dengan menggunakan data. Sehingga bisa dikoordinasikan dan tepat sasaran. Itu yang saya harapkan," ujarnya.

Saat ini, katanya,  bantuan yang disalurkan kepada masyarakat bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Nantinya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga akan digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Untuk itulah, dirinya mengharapkan penggunaan data penerima sembako dilakukan, agar tidak menjadi masalah baru bagi pemerintah melaporkan pengelolaan keuangannya.

"Saya minta data pasti yang riil, karena bantuan Itu dilakukan oleh APBN dan APBD. Sehingga pemerintah bisa membantu masyarakat yang belum mendapatkannya," jelasnya.(wen/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved