Breaking News:

Korupsi Dana Desa Majanggut, Oknum Kepala Desa Dituntut Tiga Setengah Tahun

Evendy melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
TRIBUN MEDAN/ALIF
SUASANA sidang Evendy Apuan Barasa yang dituntut 3.5 tahun penjara. 

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Evendy Apuan Barasa (38) kades Majanggut Pakpak Bharat dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dawin Sofian Gaja dengan 3.5 tahun kurungan. 

Evendy dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa Majanggut.

"Menuntut, meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa terdakwa Evendy Apuan Berasa dengan 3,5 tahun kurungan, denda 100 juta, dan subsider 6 bulan," tuntut Jaksa kepada Majelis Hakim Ahmad Sayuti di ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Kamis(30/4/2020).

Selain itu, terdakwa dikenakan uang pengganti (UP) sebesar Rp 737,2 juta atau kerugian negara.

Menurut JPU Kejari Dairi itu, Evendy terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Setelah pembacaan nota tuntutan, Majelis Hakim Ahmad Sayuti menunda persidangan hingga Senin (4/4/2020), dan meminta kepada penasihat hukum terdakwa untuk mempersiapkan nota pembelaan (pleidoi).

Dalam dakwaan JPU, Perkara ini bermula pada 30 Desember 2016 saat saksi Sarimala Berutu bersama dengan terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp300 juta. 

Penarikan ini  berupa pemindahbukuan ke rekening terdakwa oleh saksi Helen Tumangger dan saksi Sarimala Berutu dengan membuat kwitansi penyerahan

Penarikan Dana Desa Rp 1.022.000.000 Tahun 2017 oleh Bendahara Desa diserahkan langsung dan dikelola sendiri oleh terdakwa.

Tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya.

"Dana sebesar sebesar Rp286.219.125 yang diperuntukan untuk kegiatan pengaspalan Jalan Dusun Kuta Rih TA 2017 namun pelaksanaan di lapangan hanya sebesar Rp219.285.345. Dana sebesar Rp255.749.205 (Kegiatan Pembangunan Kantor Kepala Desa TA 2017) direalisasikan hanya sebesar Rp141.754.991,54," ujarnya.

Semua Pihak Diingatkan Jangan Coba-coba Korupsi Dana Desa di Tengah Pandemi Corona

Dana sebesar Rp194.050.500 (kegiatan Fasilitas Kelompok Tani) namun realisasi pekerjaan  Rp128.500.000.

Dana sebesar Rp6.184.181 (Kegiatan Penetapan RKPDes) namun realisasi hanya sebesar Rp.840.000 serta sejumlah item kegiatan lainnya. Dana sebesar Rp3.314.550.

Perkara korupsi terkait Pengelolaan Penggunaan Keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2016 dan 2017 tersebut semula diusut Polres Pakpakbharat. Kerugian keuangan negara mencapai Rp 737,2 juta lebih.(cr2/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved