Breaking News:

Pemakzulan Wali Kota Siantar Ditolak MA, Kabag Hukum Pemkab Tunggu Salinan

Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar Hery Oktarizal mengaku sudah mendapat informasi ditolaknya permohonan pemakzulan terhadap Wali Kot

t ribun medan/alija
Anggota DPRD Siantar mengangkat tangan setuju memakzulkan Wali Kota Hefriansyah Noor dalam paripurna Jumat (28/2/2020) 

Laporan Wartawan Tribun-Medan/Alija Magribi

TRI BUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar Hery Oktarizal mengaku sudah mendapat informasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan DPRD untuk memakzulkan Wali Kota Hefriansyah Noor.

Info itu dilihat langsung oleh Hery Oktarizal di situs resmi MA di www.mahkamahagung.go.id.

Kendati demikian, Hery belum bisa berkomentar lantaran belum melihat salinan resminya dari Mahkamah Agung.

"Sudah kita lihat. Sampai sekarang belum ada terima salinan resminya,” ujar Hery secara singkat dari pesan WhatsApp, Jumat (1/5/2020) siang.

Ekspresi Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor seusai mengikuti sidang dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri, Medan, Kamis (6/2/2020). Hefriansyah hadir sebagai saksi kasus Operasi Tangkap Tangan di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar.
Ekspresi Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor seusai mengikuti sidang dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri, Medan, Kamis (6/2/2020). Hefriansyah hadir sebagai saksi kasus Operasi Tangkap Tangan di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

Terpisah, Rini Silalahi selaku eks Ketua Panitia Angket DPRD Pematangsiantar yang juga turut mengantarkan salinan permohonan pemakzulan Wali Kota ke MA, saat dikonfirmasi mengatakan hal serupa.

Ia menyebut salinan asli dari Mahkamah Agung belum diterima sampai saat ini.

"Kita belum terima salinan yang aslinya dan apa alasan MA menolak permohonan DPRD Siantar juga kita belum tau. Tapi kan, apapun keputusan MA kita hormati," terangnya.

Tim DPRD Pematangsiantar di Gedung KPK di Jakarta
Tim DPRD Pematangsiantar di Gedung KPK di Jakarta (TRIBUN MEDAN / ist)

Hal senada diutarakan anggota DPRD Kota Pematangsiantar Netty Sianturi yang juga terlibat dalam panitia hak angket. Ia mengatakan apa pun keputusan dari MA, selaku pemohon, mereka tetap menerimanya.

"Apapun keputusan MA tetap kita terima. Yang pada intinya kita anggota DPRD Kota Pematangsiantar sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau keputusan MA kita tidak bisa campuri," ujarnya.

Netty menambahkan, DPRD Siantar sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat Siantar. Namun, masih ada satu hal lagi permohonan mereka yang belum keluar, yaitu dari KPK.

"Kita tetap menunggu hasil dari KPK," ujarnya sembari mengatakan kalau di Siantar, DPRD masih tetap memperjuangkan aspirasi rakyat.

(tri bun-medan.com/Alija Magribi)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved