Breaking News:

Pemkab Dairi Minta Laporan Pengusaha Jika PHK Karyawan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengaku belum menerima satu pun laporan mengenai PHK

Penulis: Dohu Lase | Editor: Juang Naibaho
TRIBUN MEDAN/INDRA
BURUH yang di PHK sat melakukan aksi unjukrasa di kantor UPT Pengawasan Disnaker Sumut beberapa waktu lalu. 

Ia mengklaim sampai saat ini Disnaker belum ada menerima laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan.

"Kita belum ada terima laporan itu," jelasnya.

Ia mengatakan, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi sudah mengimbau kepada seluruh perusahaan agar jangan sampai melakukan PHK kepada pekerjanya selama wabah pandemi ini.

Sebab, jika PHK ini dilakukan akan dapat menimbulkan masalah baru, atau kesenjangan sosial.

Namun, ia mengaku, jika nanti adanya laporan PHK sepihak, pemerintah tidak bisa menerapkan sanksi apa pun terhadap perusahaan

Sebab, pemerintah belum berani memaksakan para pengusaha untuk terus memberikan gaji pekerjanya. Mengingat penjualan produknya terus menurun akibat dampak virus ini.

"Sanksi tegas belum ada yang diberlakukan. Kalau tidak ada lagi untungnya bagaimana perusahaan mau membayarkan pekerjaannya. Berapa lama perusahaan ini tahan untuk memberikan gaji kepada pekerja," ucapnya.

Saat ini, kata dia, sudah banyak pengusaha yang menerapkan sistem bekerja dari rumah dan merumahkan sementara pegawainya.

Kebijakan ini diberlakukan oleh perusahaan karena dampak wabah Corona.

Pusat perbelanjaan dan hotel-hotel diminta untuk tidak beroperasi sementara oleh pemerintah, guna mengantisipasi penyebaran virus ini.

"Saat ini yang merumahkan sudah ada, yaitu hotel, mal, biro perjalanan," ucapnya.

Prosedur Klaim JHT

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) hingga 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona.

Sedangkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan selama PSBB diterapkan tercatat lebih 50 ribu karyawan di DKI Jakarta terkena PHK. Selain itu, terdapat 270 ribu karyawan dirumahkan tanpa upah.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved