Pemprov Sumut Tunggu Draf Perppu Pilkada dari KPU Pusat

Perppu ditetapkan pada 4 Mei 2020 dengan ditandatangani Presiden Joko Widodo dan resmi diundangkan.

Logo KPU 

TRI BUN MEDAN.COM, MEDAN - Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015.

Regulasi ini berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Perppu ditetapkan pada 4 Mei 2020 dengan ditandatangani Presiden Joko Widodo dan resmi diundangkan.

Perppu ini akan menjadi payung hukum penundaan dan pelaksanaan Pilkada yang bergeser dari bulan September ke Desember Tahun 2020. 

Kepala Biro Otonomi Daerah, Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu draf Perppu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan jadwal Pilkada.

Untuk di Provinsi Sumatera Utara, ada 23 kabupaten dan kota yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak.

Kabar Terbaru Pilkada Serentak 2020, DPR dan Mendagri Setujui Pemilu Kepala Daerah 9 Desember 2020

"Kita sedang menunggu tahapan yang akan dirancang dari Perppu itu," katanya melalui sambungan telepon genggam, Kamis (7/5/2020).

Kata Basarin, saat ini KPU pusat tengah membahas mekanisme untuk melangsungkan pilkada.

"Saat ini, KPU pusat sedang membahasa tahap bagaimana penyelenggaraan pilkada serentak nantinya," ujarnya.

Basarin mengatakan, belum bisa menjawab apakah Pilkada di Sumut akan diberlangsungkan pada tahun ini. 

"Yang pasti, Pilkada ini belum tahu, apakah akan diselenggarakan tahun ini atau tahun depan," jelasnya. (wen/tri bun-medan.com) 

Penulis: Satia
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved