Breaking News:

Besok, Enam Warga Medan Menggugat Perwal Kota Medan Tentang Covid-19 ke PTUN

Enam warga Medan akan menggugat Peraturan Wali Kota Medan No 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19

TRIBUN MEDAN/ALIF ALQADRI HARAHAP
Suryani Paskah Naiborhu, menjelaskan ada enam orang warga Medan yang akan menggugat perwal Kota Medan 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Enam warga Medan akan menggugat Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan No 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Sebab, Perwal tersebut dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan aturan teknis lainnya.

Sebelumnya, Suryani Paskah Naiborhu, perwakilan keenam warga sudah ingin mencoba mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Namun gugatan itu ditolak, dan diarahkan untuk mendaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan dan akan diteruskan MA.

"Kami diarahkan besok untuk mendaftarkan gugatan kami ini ke PTUN Medan, dan akan diteruskan ke MA," jelasnya saat diwawancarai PN Medan, Senin (11/5/2020).

Menurut Suryani, banyak isi dari Perwal itu yang melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Covid-19, sehingga berpotensi merugikan warga Kota Medan.

Ia menyoroti beberapa pasal dari Perwal tersebut yakni Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, h, dan i serta Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 3.

"Kami menilai ada hal yang bertentangan dengan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada beberapa pasal dari Perwal Medan itu," ungkapnya.

Ada Lagi Ikan Jenis Baru di Danau Toba, Nelayan Makin Resah

Suryani mencontohkan Pasal 6 ayat (1) Perwal Medan No 11 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa karantina rumah dilakukan pada situasi adanya dugaan ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah terhadap masyarakat yang berstatus sebagai pelaku perjalanan (PP), OTG, ODP dan PDP ringan.

"Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa karantina rumah dilakukan terhadap seseorang yang sakit (demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/gejala penyakit pernafasan lainnya), namun tidak memiliki risiko penyakit penyerta lainnya (seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan lainnya)," katanya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved