Breaking News:

Tebingtinggi Belum Refocusing Anggaran, DAU 35 Persen Terancam Dipotong Kemenkeu

Akibatnya, sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kemenkeu sebesar 35 persen siap-siap menanti.

TRIBUN MEDAN/ALIJA
KANTOR Balai Kota Tebingtinggi. 

TRI BUN-MEDAN.com, TEBINGTINGGI - Pemerintah Kota Tebingtinggi menjadi satu dari sekian pemda di Provinsi Sumatra Utara yang belum melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 terkait penanganan Covid-19.

Akibatnya, sanksi berupa pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kemenkeu sebesar 35 persen siap-siap menanti.

Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan Kemendagri : No.117/KMK.07/2020 dan 119/283SJ, serta Permenkeu Nomor 35 Tahun 2020.

Menkeu mengganjar sanksi penundaan DAU dan DBH terhadap Pemkab/Pemko yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 secara lengkap dan benar sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan Covid-19 di daerah.

Menurut pengamat kebijakan publik dan anggaran setempat, Ratama Saragih, bahwa dalam SKB itu jelas diterangkan, sanksi jika pemerintah daerah tidak menyerahkan laporan penyesuaian atau rasionalisasi APBD 2020 kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dalam waktu 2 minggu, maka DAU dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) akan ditunda.

“Dari 33 Kabupaten dan Kota se-Sumatra Utara, Kota Tebingtinggi masuk dalam urutan ke 15 daerah yang mendapat sanksi dari Menkeu. Jadi berapa puluh miliar yang dipotong uang yang harusnya bisa dimanfaatkan,” paparnya.

Ditambahkan Ratama, bila ini terjadi, tentu akan berdampak pada operasional penanganan pencegahan Covid-19 di Tebingtinggi. lantaran Pemko Tebingtinggi diduga lalai melakukan tanggungjawabnya, uang yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Tebingtinggi lenyap.

“Jika seperti ini faktanya, maka DPRD harus segera bertindak dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rasionalisasi APBD 2020 dan Pansus Covid-19,” kata Ratama.

Dukung Percepatan Penanganan Covid-19, Pemkot Medan Siap Refocusing Anggaran

Kendati demikian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tebingtinggi, Dedi Siagian menyampaikan Pemko sedang mengebut pelaporan tahap II.

"Belum selesai refocusing tahap II. Masih berproses. Mudah-mudahan gak ada masalah, karena setelah selesai tahap II ini akan dipenuhkan kembali (DAU 35 Persen) oleh pusat," ujar Dedi dari pesan WhatsApp, Minggu (10/5/2020).

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved