Breaking News:

Ditanya soal Budi Utari Menangi PTUN, Wali Kota Siantar Menghindar: Tanya ke Kabag Hukum aja!

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah enggan menjawab pertanyaan wartawan soal kemenangan mantan Sekda Budi Utari

TRI BUN MEDAN/Alija Magribi
Wartawan saat mengonfirmasi kasus perseteruan antara Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah dengan mantan Sekda yang ia copot, Budi Utari Siregar, Rabu (13/5/2020) 

TRI BUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR

Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah enggan menjawab pertanyaan wartawan soal kemenangan mantan Sekda Budi Utari di PTUN yang melawan dirinya.

Ia terlihat tergesa-gesa dan menyarankan wartawan bertanya langsung ke Kabag Hukum saja.

"Kalau soal (Budi Utari) itu tanyakan ke Kabag Hukum aja lah," ujarnya berlalu menutup pintu mobilnya dan pamit meninggalkan Balai Kota Pematangsiantar, Rabu (13/5/2020) siang.

Sementara itu, dari sambungan pesan WhatsApp, Kabag Hukum Pemko Pematangsiantar Hery Oktarizal menyampaikan, saat ini timnya sedang menyusun memori banding untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) melalui Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN).

"Belum bang, masih di-finalisasi," ujar Hery.

Hery belum bisa menyampaikan apa yang menjadi alasan mengapa Wali Kota Pematangsiantar bersikukuh mencopot Sekda Budi Utari Siregar. Namun, kata Hery banyak yang akan disampaikan dalam memori banding tersebut.

"Banyak ya, nanti kita sampaikan kalau sudah selesai," jelasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Medan memutus memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh Mantan Sekda Budi Utari kepada Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah pada Rabu (29/4/2020) lalu.

Perseteruan di meja hijau bermula pada 25 November 2019 lalu di PTUN.

Perkara ini ditangani oleh Majelis Hakim yang dipimpin Elwis Pardamean Sitio dan dibantu hakim anggota Kemas Mendi Zatmiko dan A. Tirta Irawan.

Dengan nomor registrasi perkara 294/G/2019/PTUN.MDN, Budi
menyatakan tergugat (Wali Kota Pematangsiantar) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan nomor 800/619/XI/WK-THN 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Sekretaris daerah Kota Pematangsiantar kepada dirinya.

Selain itu, salah satu yang termuat dalam petitum (permohonan gugatan) tersebut, Budi juga meminta Pemko Pematangsiantar memulihkan jabatannya sebagai Sekda Kota Pematangsiantar.

 (tri bun-medan.com/Alija Magribi)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved